web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 18 February 2015
  • 41454 Views

Emergency, Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pengangkatan Pimpinan Sementara KPK Tanpa Proses Seleksi

Mensesneg Pratikno menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2)

Mensesneg Pratikno menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2)

Terkait dengan keputusannya untuk mengajukan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi  Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri menggantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengirimkan surat pengajuan itu kepada pimpinan DPR.

“DPR sudah menyelesaikan sidang paripurna dan reses, surat akan kita kirim hari ini. Sudah ditandatangani Presiden, dan tentu saja nanti proses di DPR akan dilakukan setelah reses selesai,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang ditunjuk untuk menjawab wartawan seusai Presiden Jokowi mengumumkan sikapnya terkait masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2) siang.

  • 18 February 2015
  • 39948 Views

Batal Lantik Budi Gunawan, Presiden Jokowi Ajukan Badrodin Haiti Sebagai Calon Baru Kapolri

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menyampaikan keterangan pers terkait sikapnya soal KPK-Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menyampaikan keterangan pers terkait sikapnya soal KPK-Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyampaikan sikapnya atas masalah yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam konperensi pers yang diselenggarakan secara mendadak di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (18/2) siang, Presiden Jokowi memutuskan tidak melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

“Mengingat bahwa pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan Polri untuk dapat dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komjen (Pol) Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Presiden Jokowi.

  • 18 February 2015
  • 39268 Views

Anggap Masalah Polri-KPK Masih Wajar, TNI Tidak Akan Melibatkan Diri

Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai masalah yang terjadi saat ini antara dua lembaga negara, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih wajar. Karena itu, TNI tidak akan turun dalam masalah tersebut.

“Kita kan negara yang demokratis, hal-hal itu masih wajar. Pergerakan dalam konteks politik dan hukum masih wajar,” kata Moeldoko kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/1).

  • 18 February 2015
  • 42138 Views

Laksanakan Arahan Presiden, Menaker Siap Hentikan Pengiriman TKI PRT Ke Luar Negeri

TKI HongkongMenteri Ketenagakerjaan (Menaker)  M. Hanif Dhakiri siap melaksanakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.

“Melihat penderitaan TKI yang bekerja di luar negeri tentu harkat dan martabat kita sebagai bangsa tercabik-cabik. Saya kira itulah yang dirasakan Bapak Presiden. Saya juga merasakan hal yang sama,” kata Hanif sesuai acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, OJK, dan BNP2TKI tentang “Peningkatan Penggunaan Transaksi Non-Tunai dan Perluasan Akses Keuangan dalam Rangka Penempatan dan Perlindungan TKI” di Jakarta, Senin (16/2).

  • 18 February 2015
  • 42489 Views

Sore Nanti, Presiden Jokowi dan Ahok ‘Blusukan’ Tinjau Proyek Penanggulangan Banjir Jakarta

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat blusukan di sebuah tempat di Jakarta, beberapa waktu lalu

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat blusukan di sebuah tempat di Jakarta, beberapa waktu lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dijadwalkan pada Rabu (18/2) sore meninjau sejumlah proyek pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan banjir, antara lain banjir kanal dan sodetan Ciliwung di Jakarta.

Dalam aksi blusukan ini, Presiden Jokowi akan didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Bagi Presiden Jokowi, blusukan bareng Ahok ini merupakan yang pertama kalinya sejak menjabat presiden. Keduanya pernah blusukan bareng seharian meninjau empat proyek pada  27 Februari 2014 sebagai Gubernur dan Wagub DKI Jakarta.

  • 18 February 2015
  • 41488 Views

Pemerintah Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Larangan Rapat Di Hotel Bagi ASN

Rapat di HotelPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi untuk segera membuat petunjuk teknis (Juknis) kebijakan pembatasan rapat di hotel  bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya sudah diperintahkan Pak Presiden untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaannya, karena selama ini aturannya masih bersifat kohesif,” kata Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Selasa (17/2).

  • 17 February 2015
  • 41586 Views

Yakin Inflasi Terkendali, BI Rate Turun Jadi 7,50%

rupiah-750x422Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Selasa (17/2) memutuskan untuk menurunkan suku bunga BI (BI Rate) sebesar 25 bps dari 7,75% menjadi 7,50%, dengan suku bunga Deposit Facility turun 25 bps menjadi 5,50% dan Lending Facility tetap pada level 8,00%. Suku bunga acuan ini berlaku efektif sejak Rabu (18/2).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam siaran persnya Selasa (17/2) menyebutkan, kebijakan penurunan BI Rate itu diambil dengan keyakinan Bank Indonesia bahwa inflasi akan tetap terkendali dan rendah, sehingga berada di kisaran bawah sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016.

  • 17 February 2015
  • 41215 Views

Eksekusi Mati Terpidana Narkoba, Pemerintah Berharap Australia Pahami Kebijakan Indonesia

Wakil Menlu AM. Fachir menjawab wartawan di Istana Bogor, Selasa (7/2)

Wakil Menlu AM. Fachir menjawab wartawan di Istana Bogor, Selasa (7/2)

Pemerintah kembali berharap Pemerintah Australia bisa memaklumi, memahami, kebijakan nasional Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba, termasuk kepada dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

“Tentu saja kita melihat bahwa apa yang terjadi menjadi kepentingan nasional kita, dan kita berharap Australia bisa memahami,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM. Fachir kepada wartawan seusia mengikuti rapat terbatas persiapan ulang tahun ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA), di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/2).

  • 17 February 2015
  • 42177 Views

Revisi UU Pilkada, Calon Gubernur Minimal Berusia 30 Tahun, Walikota/Bupati 25 Tahun

pemiluDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketuanya Fadil Zon, pada Selasa (17/2) ini, secara aklamasi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Pemerintah Daerah (Pemda) disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Setelah Ketua Komisi II DPR-RI Rambe Kamarul Zaman membacakan poin-poin perubahan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon selaku pemimpin rapat bertanya kepada peserta rapat apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu no 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

  • 17 February 2015
  • 40250 Views

Menlu: Wajib Bagi Pemerintah Lindungi WNI Yang Bermasalah Hukum di Luar Negeri

Menlu Retno Marsudi menyampaikan pidatonya pada Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum UGM, Yoyakarta, Selasa (17/2)

Menlu Retno Marsudi menyampaikan pidatonya pada Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum UGM, Yoyakarta, Selasa (17/2)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberi perlindungan dan pendampingan hukum bagi 4,3  juta orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi permasalahan hukum  di luar negeri.

Kemenlu, kata Retno, telah melakukan langkah inovasi untuk memberikan perlindungan WNI di luar negeri dengan membuka layanan SMS Blast untuk memberikan informasi dan nomor kontak perwakilan indonesia (KBRI/KJRI) bekerja sama dengan penyedia jasa telepon selular.