web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 21 September 2015
  • 19802 Views

Bangun MRT Di Jakarta, Presiden Jokowi: Pasti Tidak Untung, Tapi Hitung Benefitnya Untuk Warga

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya mesin bor Antareja untuk jalur MRT Jakarta, di Senayan, Jakarta, Senin (21/9) pagi

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya mesin bor Antareja untuk jalur MRT Jakarta, di Senayan, Jakarta, Senin (21/9) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, jika dihitung dan dikalkulasikan dengan apapun proyek infrastruktur seperti transportasi massal atau Mass Rapid Transit (MRT) pasti tidak akan untung. Namun ia mengingatkan, yang harus dihitung adalah benefitnya, untuk negara, untuk masyarakat, untuk kota, seperti apa.

“Oleh sebab itu, saat saya menjadi gubernur, beberapa kali pertemuan saya putuskan untuk langsung dikerjakan. Kenapa seperti itu? Dengan pertemuan berapa kalipun angkanya akan seperti itu terus, nggak akan berubah. Ganti berapa gubernur pun angkanya tidak akan berubah, karena memang yang namanya transportasi massal itu pasti tidak akan mendatangkan keuntungan,” kata Presiden Jokowi saat memmberikan sambutan pada peresmian pengoperasian mesin bor bawah tanah pertama yang bernama Antareja dalam proyek MRT Jakarta, di Patung Pemuda Membangun, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9) pagi.

  • 21 September 2015
  • 18771 Views

Presiden Jokowi Resmikan Pengeboran Jalur MRT Bundaran HI – Lebak Bulus

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Antareja, mesin bor jalur MRT bawah tanah, di Senayan, Jakarta, Senin (21/9) pagi

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Antareja, mesin bor jalur MRT bawah tanah, di Senayan, Jakarta, Senin (21/9) pagi (Humas/RAH)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian mesin bor bawah tanah atau tunnel boring machine (TBM) untuk proyek transportasi massal (Mass Rapid Transit/MRT) Jakarta, di titik Patung Pemuda Senayan (Bunderan Senayan), Jakarta, Senin (21/9) pagi.

Dengan kecepatan 8 meter per hari, pengeboran bawah tanah proyek MRT Jakarta yang akan berlangsung selama 24 jam itu, akan dilaksanakan September hingga Desember 2016.

Presiden Jokowi memberi nama mesin bor pertama ini Antareja, merujuk pada tokoh pewayangan bawah tanah.

  • 20 September 2015
  • 18039 Views

Soal Pembebasan 2 WNI di PNG, Presiden Jokowi: Tidak Ada Pemberian Imbalan Uang

Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan Kapolri menjawab wartawan, di Palu, Sulteng, Jumat (18/9) lalu

Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan Kapolri menjawab wartawan, di Palu, Sulteng, Jumat (18/9) lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji semua pihak yang berhasil melaksanakan proses pembebasan warga negara Indonesia di Papua Nugini (PNG). Presiden Jokowi juga menegaskan tidak ada pola pemberian imbalan uang atas pembebasan tersebut.

“Saya senang sekali, bangga, mereka bekerja senyap, tidak banyak bicara, tetapi mempersiapkan, dan sampai detik terakhir kemarin, saya hanya perintahkan menunggu perintah dari Panglima Tertinggi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan setelah tiba di Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie , Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (18/9) malam.

  • 19 September 2015
  • 20112 Views

Buka Sail Tomini 2015, Presiden Jokowi Minta Marketingnya Lebih Gencar

Presiden Jokowi beserta Gub Sulteng Longki Janggola dan Menteri KP Susi Pudjiastuti tinjau stan Gebyar Batik Tomini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana dan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Puncak Acara Sail Tomini 2015, di Pantai Kayu Bura, Desa Pangi, Kab. Parigi Tengah, Sulawesi Tengah, Sabtu (20/9) pagi.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pengorganisasian penyelenggaraan Sail sudah sangat indah sekali. Namun Presiden memberi catatan agar penyelenggaraan Sail yang sudah memasuki tahun ketujuh perlu di-marketing-i dengan baik

“1-2 tahun sebelumnya, sehingga semua orang tahu, semua turis tahu,” kata Presiden Jokowi.

Dengan marketing yang lebih baik, baik melalui media nasional dan internasional serta media sosial, Presiden Jokowi meyakini ratusan juta orang akan mengetahui penyelenggaraan Sail ini.

  • 18 September 2015
  • 23475 Views

Presiden Jokowi: Alhamdulillah Dua WNI Yang Disandera PNG Sudah Dibebaskan

Dua WNI, Ladiri dan Badar, yang sempat disandera di PNG kini telah dibebaskan

Dua WNI, Ladiri dan Badar, yang sempat disandera di PNG kini telah dibebaskan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah menerima kepastian dibebaskan 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI), Ladiri (28) dan Badar (29), yang sebelumnya telah diculik oleh kelompok yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini sering melakukan tuduhan adanya pelanggaran  HAM di Papua.

“Kemarin sore saya telpon PM Peter O’Neill. Alhamdullillah dua WNI yang disandera di PNG sudah dibebaskan,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang diunggahnya pada Jumat (18/9) siang.

  • 17 September 2015
  • 22612 Views

Kabar Korban ‘Crane’ Dapat Santunan Rp 3,9 Miliar, Menag: Mudah-Mudahan Bisa Direalisasikan

Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin menjenguk jemaah yang luka-luka akibat musibah jatuhnya crane, di RS An Nur, Jeddah, Sabtu (12/9)

Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin saat menjenguk jemaah yang menjadi korba jatuhnya crane, di RS An Nur, Mekkah, Sabtu (12/9)

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku banyak mendapat pertanyaan terkait kabar akan adanya santunan dari Raja Arab Saudi Salman Bin Abdul Aziz kepada korban musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram, Sabtu (12/9) lalu, sebesar 1 juta Riyal Saudi (RS) atau sekitar Rp 3,9 miliar bagi korban meninggal atau cacat tetap, dan 500 miliar RS atau sekitar Rp 1,950 miliar bagi korban luka-luka. Namun Menag mengaku masih mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kabar tersebut.

Untuk mengkonfirmasi berita ini, Menag  mengaku telah menugaskan tim kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk memberikan berita itu secara resmi mengatasnamakan Pemerintah Saudi Arabia, meskipun berita tersebut santer beredar di beberapa media Arab Saudi dan dikutip sejumlah media nasional.

  • 17 September 2015
  • 22392 Views

Kepala BKPM: Perijinan Investasi Masih 256 Hari, Presiden Jokowi Minta Idealnya 1 Hari

Suasana proses memperoleh perijinan investasi di PTSP Pusat, kantor BKPM, Jakarta

Suasana pelayanan perijinan investasi di PTSP Pusat, kantor BKPM, Jakarta

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengemukakan, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pihaknya telah melakukan penyederhanaan perijinan investasi. Untuk ijin investasi listrik misalnya, jika sebelumya diperlukan 49 perijinan yang memakan waktu 923 hari, sejak Januari lalu seiring dengan dibukanya PTSP, proses perijinan itu telah disederhanakan sampai dengan 25 perijinan dengan waktu 256 hari.

“Adapun demikian, Presiden masih meminta kepada kami, semua menteri di bawah koordinasi Bapak Menko Perekonomian, untuk melakukan penyederhanaan. Yang ideal adalah sesuai dengan pengalaman Pak Presiden, adalah dalam waktu 1 hari, 1 jam tadi malah. 1 jam itu seluruh izin itu bisa terpenuhi,” kata Franky kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas yang membahas masalah Foreign Direct Invesment (FDI), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9) petang.

  • 16 September 2015
  • 23726 Views

Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengemukakan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak, termasuk perusahaan (korporasi) yang terkait pembakaran hutan di beberapa wilayah di tanah air, dilakukan secara paralel.

“Jadi tadi Pak Kapolri sudah menegaskan yang pidana, di kami ada 14 (empat belas) yang kita sedang proses. Kemudian ada yang perdata juga. Di kami itu yang perdata ada 9 (sembilan) gugatan perdata yang kita persiapkan. Kemudian, satu lagi, langkah administratif,” kata Siti kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas mengenai penanggulangan bencana asap yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9) sore.

  • 16 September 2015
  • 26632 Views

Polri Tetapkan 140 Tersangka Pembakaran Hutan, Termasuk 7 Korporasi

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menangani 148 laporan terkait pembakaran hutan dan lahan, dan telah menetapkan tersangka sebanyak 140, diantaranya 7 korporasi yang sudah ada tersangkanya.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengemukakan, secara keseluruhan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 27 korporasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di tanah air. “Tujuh korporasi itu diantaranya tadi pagi juga sudah ada yang ditangkap pelakunya di Riau,”kata Badrodin kepada wartawan seusai rapat terbatas mengenai pengendalian dampak bencana asap, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9) petang.

  • 16 September 2015
  • 23234 Views

Presiden Jokowi: Padamkam Api, Hilangkan Asap Segera!

Kepala BNPB Willem Pangkahila didampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan keterangan pers hasil rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9) petang

Kepala BNPB Willem Rampangilei didampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan keterangan pers hasil rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9) petang

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran pemerintah untuk segera memadamkan api dan menghilangkan asap yan terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di 6 (enam) provinsi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, usai rapat terbatas membahas upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kantor Presiden, Rabu (16/9) petang, mengatakan jangka waktu pemadaman api dan penghilangan asap di masing-masing provinsi berbeda sesuai dengan ancaman yang ada.

Untuk Provinsi Riau, kata Willem, ditetapkan waktu penanggulangan selama 14 hari, terhitung mulai hari Kamis (10/9). Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi diberikan waktu 30 hari.