web analytics

Kategori : Nusantara

Nusantara


  • 18 January 2018
  • 2331 Views

April, Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menkeu Sri Mulyani dan Menhub Budi K Sumadi meninjau pembangunan tol Belmera, Rabu (17/1). (Foto: PKP Kementerian PUPR)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menkeu Sri Mulyani dan Menhub Budi K Sumadi meninjau pembangunan tol Belmera, Rabu (17/1). (Foto: PKP Kementerian PUPR)

Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan selesai April 2018. Dengan selesainya seksi tersebut maka Tol MKTT akan tersambung dengan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) sepanjang 34 km yang dikelola oleh PT. Jasa Marga.

Tol MKTT ini konstruksinya dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Jasamarga Kualanamu Tol memiliki 7 seksi sepanjang 61,7 km dengan nilai investasi mencapai Rp 4,96 triliun. Seksi 2-6 (Kualanamu-Sei. Rampah) sepanjang 41,6 km telah diresmikan pengoperasiannya bersamaan dengan Tol Medan-Binjai seksi 2-3 sepanjang 10,5 km oleh Presiden RI Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 lalu.

  • 16 January 2018
  • 774 Views

Selain Kinerja Akuntabel, Gubernur Nurdin Minta ASN Pemprov Kepri Bebas Narkoba

Gubernur Kepri menyaksikan penandatanganan kinerja OPD Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV, Kantor Gubernur, Dompak, Senin (15/10).

Gubernur Kepri menyaksikan penandatanganan kinerja OPD Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV, Kantor Gubernur, Dompak, Senin (15/10).

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Nurdin Basirun menyambut positif dilaksanakannya penandatanganan perjajian kinerja oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau.

Nurdin menilai penandatanganan ini memiliki makna strategis guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

  • 16 January 2018
  • 814 Views

Lewat Proyek Padat Karya, Presiden Berharap Daya Beli Masyarakat Desa Meningkat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek irigasi di Dukuhlo, Tegal, Senin (15/6). (Foto: Humas/Agung).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek irigasi di Dukuh Lo, Tegal, Senin (15/6). (Foto: Humas/Agung).

Usai menyerahkan sertifikat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek irigasi di Dukuh Lo, Tegal, Senin (15/6). 

Ditanya wartawan usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proyek padat karya kerja bayar tunai ini telah direncanakan sejak tahun lalu.

  • 13 January 2018
  • 1433 Views

Tahun 2015-2018, Pemerintah Bangun 15 Sistem Pengembangan Air Minum di NTT

WhatsApp_Image_2018-01-12_at_20_57_23Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan infrastruktur sumber daya air dan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan di provinsi yang rawan air terutama pada musim kemarau.

Dalam periode 2015-2017 telah dibangun sebanyak 13 Sistem Pengembangan Air Minum Ibu kota Kecamatan (SPAM IKK) dengan anggaran sebesar Rp 55,8 miliar.
Dengan pembangunan SPAM tersebut, masyarakat yang berada di 12 Kabupaten mendapat tambahan pasokan air bersih total 111,5 liter/detik.

  • 12 January 2018
  • 2000 Views

Pemerintah Ubah Nama Kab. Mamuju Utara di Sulawesi Barat Jadi Kab. Pasangkayu

Mamuju UtaraDengan berdasarkan pertimbangan sejarah, budaya, adat istiadat dan faktor sosial, masyarakat Kabupaten Mamuju Utara melakukan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu.

Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 28 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor   61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.

  • 4 January 2018
  • 1116 Views

Tingkatkan Layanan Berbasis Teknologi, Gubernur Kepri Tinjau KIIS dan KSP

Gubernur Nurdin saat meninjau Kepri Smart Province (KSP) di Tanjungpinang, Rabu (3/1). (Foto: Humas Kepri)

Gubernur Nurdin saat meninjau Kepri Smart Province (KSP) bersama Kepala BP Batam di Tanjungpinang, Rabu (3/1). (Foto: Humas Kepri)

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Nurdin Basirun kembali menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing suatu daerah adalah inovasi.

“Inovasi memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Berbagai terobosan  dan ide-ide segar dalam sistem  birokrasi akan mendorong suatu daerah menjadi lebih maju dan berkembang,” ujar Nurdin usai meninjau Kepri Integrated Information System (KIIS) di Kantor Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (03/01).

  • 3 January 2018
  • 1253 Views

Kontrak Ditandatangani, Pembangunan Bendungan Way Apu di Kab. Buru Segera Dimulai

Kontrak PUPRKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan penandatangan kontrak pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Penandatanganan kontrak dilakukan tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta untuk 3 paket dengan total Rp 2,223 triliun terdiri dari pembangunan fisik meliputi Paket 1 dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan – PT. Adhi Karya (KSO)senilai Rp 1,069 triliun, Paket 2 dengan kontraktor PT. Hutama Karya – PT. Jasa Konstrusksi (KSO) senilai Rp 1,013 triliun, dan kontrak paket supervisi senilai Rp 74 miliar dengan konsultan PT. Indra Karya.

  • 28 December 2017
  • 1245 Views

Bupati Subang Kukuhkan 253 Kepala Desa Sebagai Satlinmas

Bupati Subang Imas Aryumningsih mengukuhkan 253 kepala desa/lurah sebagai Satlinmas, di digelar di Alun-alun Kabupaten Subang Jl. Wangsa Gofarana, Karanganyar Subang. Kamis (28/12). (Foto: Humas Pemkab Subang)

Bupati Subang Imas Aryumningsih mengukuhkan 253 kepala desa/lurah sebagai Satlinmas, di digelar di Alun-alun Kabupaten Subang Jl. Wangsa Gofarana, Karanganyar Subang. Kamis (28/12). (Foto: Humas Pemkab Subang)

Sebanyak 253 Kepala Desa/Lurah telah resmi dikukuhkan menjadi Satlinmas (Satuan Pelindungan Masyarakat) Kabupaten Subang oleh Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih selaku pembina Linmas dalam Apel Peresmian dan Pengukuhan Para Kepala Desa/Lurah sebagai Kasatlantas yang digelar di Alun-alun Kabupaten Subang Jl. Wangsa Gofarana, Karanganyar Subang. Kamis (28/12).

Bupati Subang Imas Aryumaningsih mengatakan, pengukuhan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), mengenai perlunya warga masyarakat disiapkan dan dibekali keterampilan untuk penanganan bencana dan memperkecil akibatnya.

  • 20 December 2017
  • 1975 Views

Gubernur Jabar: Sesuai Arahan Presiden, Dana Desa Dilaksanakan Swakelola

Gubernur Aher menyerah DIPA kepada Bupati Subang yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (19/12).

Gubernur Aher menyerahkan DIPA kepada Bupati Subang yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (19/12).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2018 untuk Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali kota dan para Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Acara penyerahan DIPA berlangsung di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (19/12).

  • 19 December 2017
  • 5207 Views

Inilah Besaran Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Danau TobaDengan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, pada 7 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 109 Tahun 2017 tentang Honorarium Pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (tautan: Perpres_Nomor_109_Tahun_2017).

Menurut Perpres ini, pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan.