Contoh Isu PKI, Presiden Jokowi Minta Babinsa Antisipasi Isu-Isu Yang meresahkan Masyarakat
Presiden menyalami para Babinsa dalam Apel, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7). (Foto: Humas/Oji)
Pada kesempatan menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan segenap Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat sekali, yang hitungannya bisa hari, minggu, atau bulan, yang akan mengubah bidang ekonomi, sosial, politik, dan semuanya.
Oleh sebab itu, Presiden menekankan, agar para Babinsa jangan sampai salah mengantisipasi perubahan tersebut. Ia menambahkan bahwa Babinsa harus siap, dan berada di barisan paling depan dalam mengantisipasi ini, radikalisme dan terorisme agar jangan sampai dibiarkan berkembang ke mana-mana.
Isu-isu yang menyebabkan keresahan jangan sampai berkembang di mana-mana, bisa meresahkan masyarakat, tegas Presiden.
Ia memberikan contoh isu yang menyebutkan dirinya PKI yang berkembang di bawah. Padahal, menurut Presiden, logikanya Babinsa bisa menjelaskan PKI dibubarkan tahun 1965, sementara dirinya lahir tahun 1961. Artinya, lanjut Presiden, umurnya baru 4 tahun saat itu, dan tidak ada namanya PKI balita.
Logikanya itu saja. Tarik lagi ke isu yang lain, orang tuanya, kakek-neneknya. Ini yang namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat. , tutur Presiden.
Presiden mengingatkan, sekarang zamannya terbuka, cabang ormas Islam seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, atau Al Irsyad bisa mengecek dengan mudah ke masjid dekat rumah orang tuanya.
Gampang sekali, jangan sampai isu-isu meresahkan rakyat kita, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjelaskan dengan logika dan nalar, tegas Presiden.
Dana Desa
Presiden Jokowi meminta Babinsa juga terlibat dalam mewujudkan gagasan atau ide memanfaatkan Dana Desa untuk membangun infrastruktur di desa. Ia yakin Babinsa tahu, bahwa pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa yang besar.
2015 telah kita kucurkan 20 triliun, 2016 kita kucurkan 47 triliun, 2017 kita kucurkan 60 triliun, 2018 kita kucurkan lagi 60 triliun. Artinya, sampai sekarang yang kita gelontorkan Dana Desa ke daerah-daerah, ke desa-desa, sudah 187 triliun. Jumlah yang sangat besar sekali., terang Presiden.
Karena itu, kalau diajak bermusyawarah dalam lingkup desa, baik oleh kepala desa maupun masyarakat, Presiden meminta Babinsa menyampaikan hal-hal yang penting yang mungkin belum diakomodasi, dan bisa dimasukkan untuk kemanfaatan rakyat.
Membangun jembatan tadi untuk anak-anak sekolah. Sangat ironis sekali bahwa 187 triliun sudah kita gelontorkan ke desa tetapi masih ada jembatan seperti itu. Kalau sulit, keuangan tidak mencukupi ya sampaikan ke atas, ke atasan, ucap Presiden.
Presiden memberikan contoh bagaimana Kementerian PUPR sudah membangun ribuan infrastruktur di perbatasan, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLB) di Motaain, Motamasin, Wini, Skouw, atau Entikong, juga pembangunan jalan di Papua.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan. (DNS/ES)
