Dukung Tol Laut, Kemenhub Pesan 100 Kapal Untuk Pelayaran Perintis dan Navigasi
Menhub Ignasius Jonan didampingi sejumlah menteri menyampaikan keterangan pers, di kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3) petang. (Foto: JAY/Humas)
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berusaha menurunkan dwelling time dan demurrage time di pelabuhan, salah satunya dengan pemanfaatkan tol laut. Menteri Perhubungan (Menhub) Iganisus Jonan berharap, dengan tol laut arus barang bisa lebih cepat dan merata serta menurunkan harga barang, khususnya harga barang-barang pada daerah terluar dan terdalam di Indonesia.
Untuk memperkuat jaringan pelayanan rute angkutan penumpang perintis laut, dan untuk keamanan pelayaran seperti kapal navigasi, menurut Menhub, pihaknya telah memesan 100 kapal.
“Tahun lalu itu kita memesan 100 kapal, jadi buat kapal perintis maupun kapal navigasi, maupun kapal KPLP untuk memperkuat jaringan pelayanan rute angkutan penumpang perintis laut juga untuk kemanan pelayaran seperti ada kapal navigasi,” kata Menhub Ignasius Jonan saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas mengenai Dwelling time di kantor Kepresidenan, Selasa (29/3) petang.
Untuk peningkatan rute angkutan penumpang perintis, menurut Menhub, pada tahun 2015 ada sebanyak 86 rute, tahun 2016 ada 96 rute atau trayek, dan tahun 2017 direncanakan ada penambahan 10 trayek menjadi 106 rute. “Jadi bertahaplah gitu. Tapi konsentrasinya, dari 96 trayek yang tahun ini pun itu hampir 65 persen itu adanya di wilayah timur, ” ujarnya.
Ia menyebutkan, rute perintis ini difokuskan pada wilayah timur Indonesia karena 65 persen pembangunan pelabuhan perintis ada di wilayah timur Indonesia.
Menurut Jonan, pada 2015 Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan 35 pelabuhan yang tersebar di merata dari Indonesia bagian barat hingga timur. Ia mengatakan ada 65 pelabuhan perintis yang akan dibangun sehingga total ada 91 pelabuhan perintis.
“Ya 35 pelabuhan yang kami akan usulkan untuk diresmikan Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden masih ada waktu lagi, saya akan usul lagi 65 pelabuhan lagi kalau mau. Jadi total 91, ” jelas Menhub.
Dengan nada bercanda, Jonan mengatakan bahwa pembangunan pelabuhan – pelabuhan di daerah terluar dan terdalam wilayah Indonesia yang jumlahnya mencapai 91 pelabuhan tersebut seperti legenda Bandung Bondowoso. “Setahun enggak banyak ya? Kan pakai Bandung Bondowoso jadi bisa, ” kata Jonan seraya menunjuk contoh Pelabuhan Ba’a di Pulau Rote, di Tahuna, di Wasior, Tubelo, Lanatuka, Singkil, Calang, Barus dan lainnya.
Jonan mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan sebagai regulator telah mendorong adanya percepatan. Mengenai pengembangan pelabuhan-pelabuhan, ia menerangkan bahwa pelabuhan tersebut akan dikerjakan secara komersial oleh Pelindo 1 hingga Pelindo 4.
Lebih lanjut, Jonan mengatakan pemerintah juga menunjuk PT Pelni sebagai operator freed liner, istilah dari angkutan barang dengan kapal yang terjadwal. Ia mengatakan, di tahun 2015 ada 3 rute pelayaran, dan ditambahkan lagi 3 rute pada 2016 menjadi 6 rute pelayaran freed liner. Diharapkan dengan freed liner, mampu menekan harga-harga pada wilayah timur Indonesia.
“Saya juga ingin melaporkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ini untuk membuktikannya begini, ini salah satu indikator bahwa poros maritim itu jalan karena PNBP. PNBP Direktorat Jendral Perhubungan Laut 2014 itu Rp 806 miliar, 2015 Rp 1,6 triliun. Naik dua kali lho, PNBP-nya itu naik 2 kali dari 2014 ke 2015 ini kan saya kan tidak bisa mengatur, wong saya enggak bisnis, ” kata Menhub.
Menhub berharap kedepannya bisa lebih tinggi lagi penerimaan negara bukan pajak dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (FID/JAY/ES)
