web analytics

Blog

Jadi Hari Libur Nasional, Inilah Keppres Penetapan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 6 Jun 2016 ; 29465 Views Kategori: Berita
Presiden Jokowi menjabat tangan Seskab Pramono Anung seusai menandatangani Keppres Penetapan 1 Juli sebagai Hari Lahir Pancasila, di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (1/6) lalu. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Jokowi menjabat tangan Seskab Pramono Anung seusai menandatangani Keppres Penetapan 1 Juli sebagai Hari Lahir Pancasila, di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (1/6) lalu. (Foto: OJI/Humas)

Dengan pertimbangan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008.

Karena itu, untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila. Atas dasar pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

“Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional,” bunyi diktum PERTAMA dan KEDUA Keppres tersebut.

Sedangkan diktum KETIGA Keppres ini menyatakan, Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi diktum KEEMPAT Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juni itu. (Pusdatin/ES).

Artikel lainnya :