Jangan Mau Dikompori Politisi, Presiden Jokowi: Pakai Akal Jernih, Pilih Pemimpin Paling Baik

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat untuk rakyat, di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/5) siang. (Foto: Humas/Agung)

Menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur maupun bupati/wali kota yang akan serentak dilaksanakan beberapa waktu mendatang, serta dalam menghadapi pemilihan presiden (pilpres) tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada masyarakat agar menggunakan akal jernih, dan memilih pemimpin yang paling baik.

“Pilih pakai hati nurani, pilih mana yang paling baik. Setelah itu sudah,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara penyerahan 3.026 sertifikat untuk rakyat, di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/5) siang.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara besar dengan penduduk 263 juta jiwa, tersebar di 17.000 pulau. Selain besar, bangsa Indonesia juga majemuk, berbeda beda, dan beragam, terdiri dari 714 suku.

Oleh sebab itu, Presiden berpesan jangan sampai karena pemilihan kepala daerah dan presiden bangsa Indonesia menjadi retak. “Biayanya terlalu besar, rugi besar kalau kita seperti itu,” ujarnya.

Saat pilkada atau pilpres, tutur Presiden Jokowi, silakan memilih pemimpin yang paling baik, namun setelah itu harus rukun kembali.

“Jangan mau dikompor-kompori, sehingga dengan tetangga enggak saling sapa, dengan teman enggak saling sapa, antarkampung menjadi tidak saling rukun,” pinta Presiden.

Kepala Negara mengingatkan, dalam menghadapi pesta demokrasi, pilihan politik berbeda tidak apa-apa tapi jangan sampai meretakkan hubungan di antara masyarakat sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

“Jangan dikompor-kompori para politisi. Pakai akal jernih kita,” tegas Kepala Negara.

Ditambahkan Presiden Jokowi, Indonesia dilihat oleh negara lain sebagai bangsa yang sangat rukun, santun, dan ramah. Karena itu, ia mengingatkan, jangan sampai karena perbedaan pilihan politik masyarakat menjadi tidak rukun.

Adu Program

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai isu-isu yang banyak berkembang saat pemilihan bupati, wali kota,  gubernur, maupun pemilihan presiden.

Presiden menunjuk contoh isu yang menimpa dirinya sebagai PKI. Meskipun, lanjut Presiden, dirinya lahir tahun 1961, sementara PKI dibubarkan tahun 1965.

“Saya kan masih balita, masa ada PKI balita,” ujar Presiden seraya meminta masyarakat agar memahami logika-logika seperti ini.

Ada juga, lanjut Presiden, isu yang mengaitkan dirinya sebagai anak orang Tionghoa dari Singapura. Padahal, tegas Presiden, bapaknya berasal dari Karanganyar dan ibunya dari desa di Boyolali.

“Jadi kalau diisukan seperti itu ada yang percaya, sedih kita. Itu adalah proses-proses pesta demokrasi yang tidak mencerdaskan kita,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, mestinya di dalam pesta demokrasi pilkada dan pilpres para kandidat beradu program, gagasan, ide, dan prestasi, kemudian mengajak rakyat untuk membicarakan hal tersebut. “Jangan memakai isu-isu seperti itu,” pesan Presiden.

Oleh sebab itu, karena di Jawa Barat ada pemilihan gubernur dan di Bekasi ada pemilihan wali kota, Presiden Jokowi menitipkan pesan, agar masyarakat memilih kandidat yang paling baik, siapapun itu.

“Silakan (memilih). Karena itu memang kebebasan yang diberikan oleh konstitusi kepada kita semuanya, hak memilih dan hak untuk dipilih,” tegas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Jakarta Timur, dan Wali Kota Bekasi.  (RSF/ES)