Kecepatan Jadi Kunci, Presiden Jokowi Akan Terus Dorong Reformasi Birokrasi
Presiden Jokowi saat menghadiri Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (8/9) sore. (Foto: Humas/Anggun)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa perubahan global sekarang ini begitu sangat cepatnya. Kalau tidak bisa mengikuti dan tidak bisa mengejar kecepatan perubahan-perubahan itu, lanjut Presiden, maka akan ditinggal.
Presiden memberikan contoh di Indonesia baru berapa tahun ada internet, kita baru belajar di situ, sudah muncul mobile internet. Mobile internet ada, kita baru mau belajar, muncul lagi artificial intelligence.
“Ini perubahan-perubahan yang begitu sangat cepatnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti dan kita tidak bisa mengejar kecepatan perubahan-perubahan itu, ya kita akan ditinggal,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (8/9) sore.
Kalau perubahan-perubahan ini tidak disadari, lanjut Presiden, Bangsa Indonesia akan sangat ditinggal oleh negara-negara lain.
Presiden yang pernah menjadi pengusaha, wali kota, dan gubernur mengaku sering berurusan dengan notaris, tidak sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Karena itu, Presiden bisa mengerti, apa yang sudah dikerjakan oleh para notaris, yaitu bagaimana melayani, bagaimana pelayanan dan yang paling penting yang dirasakan oleh pelanggan-pelanggan, oleh klien para notaris.
“Pengalaman itu membuat saya menyadari bahwa begitu susahnya, begitu panjangnya prosedur pengurusan izin di Indonesia,” terang Presiden.
Inilah, tegas Presiden Jokowi, proses-proses yang akan terus disederhakan dan akan disimpelkan, sehingga semuanya berjalan dengan cepat.
Presiden menyadari, sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.
“Negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat,” ujar Presiden menegaskan.
Kepala Negara lalu membandingkan dengan pengalamannya di Uni Emirat Arab, dimana untuk mengurus izin, semuanya sudah selesai, tidak ada 1 jam.
“Itu 16 tahun yang lalu. Saya bisa mendirikan pabrik, saya bisa mendirikan kantor, saya bisa mendirikan show room, semuanya sudah bisa, enggak ada 1 jam,” ujar Presiden seraya menambahkan itulah kenapa Uni Emirat Arab, baik Dubai maupun Abu Dhabi, bisa meloncat begitu sangat pesatnya.
Kuncinya, sebut Presiden, ada di kecepatan birokrasi, kecepatan perizinan dalam melayani investasi-investasi yang datang.
“Kuncinya ada di situ. Sekali lagi, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Jadi cerita kecepatan ini penting sekali,” tegas Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden, dirinya akan terus mendorong terjadinya reformasi besar-besaran yang mendasar, terutama untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat ease of doing bussiness, yang hasilnya sudah kelihatan dari ranking 120, kemudian meloncat ke 106 di 2016, kemudian meloncat lagi sekarang di ranking 91.
Meski ranking-nya meloncat sangat banyak, menurut Presiden, ranking 91, masih jauh karena target dirinya minimal itu 40.
Presiden mengaku sudah menyampaikan kepada Menteri, terserah yang diobrak-abrik, di eselon 1-nya, di eselon 2-nya, eselon 3-nya, eselon 4-nya.
“Yang tidak mau mengikuti arah reformasi birokrasi, silakan. Tetapi kita ingin semuanya dikerjakan dengan cepat, baik menyelesaikan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang menghambat, maupun juga sistem-sistem yang masih menggunakan sistem-sistem lama,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, saat ini ada momentum yang sangat bagus. Sekarang Indonesia sudah layak investasi. Ada kepercayaan internasional terhadap Indonesia, ada trust internasional.
Yang kedua, lanjut Presiden,dari survei OECD, mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, Indonesia saat ini berada pada ranking pertama di dunia untuk kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya.
“Momentum ini harus digunakan,” tegas Presiden.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkoimfo Rudiantara, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (MA/GUN/ES)
