Launching Ekspor ke 1,5 Juta, Presiden Jokowi Berharap 75 Persen Produk Yamaha Untuk Ekspor
Presiden Jokowi mencoba motor produk YIMM, saat peluncurkan ekspor ke-1,5 juta, di Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (3/12) siang. (Foto: AGUNG/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melauncing ekspor 1,5 juta motor produksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), di Bizpark Commercial Estate, Pulogadung, Cakung, Jakarta, Senin (3/12) siang.
Presiden mengaku senang karena pada 2014, produksi PT YIMM yang diekspor saat itu baru 23.000 motor, tapi sekarang sudah mencapai 338.000 motor, dengan kandungan lokal atau local content yang mencapai 93-94 persen.
Ini jumlah yang sangat besar. Kandungan lokalnya sangat tinggi. Innvestasi-investasi seperti inilah yang terus kita cari, karena kalau untuk ekspor tapi bahan bakunya juga dari impor, juga sering menyebabkan yang namanya defisit neraca perdagangan, kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi sempat bertanya berapa komposisi produk PT YMMI yang digunakan untuk pasar dalam negeri, dan berapa yang diekspor. Saat dijawab 25 persen untuk ekspor dan 75 persen untuk pasar dalam negeri, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya
nanti 5 tahun lagi komposisi itu dibalik, karena ini sudah menguasai, 45 negara.
Apresiasi
Presiden juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
Saya melihat bahwa Yamaha sudah menjadi kawan lama di dunia usaha di Indonesia. Sudah sejak 1974, artinya sudah 44 tahun, seperti ini harus dihargai dan diberikan apresiasi, kata Presiden Jokowi.
Artinya, lanjut Presiden, saat itu umur dirinya baru 13 tahun, Yamaha sudah masuk Indonesia. Ia yakin Yamaha Indonesia akan lebih lama lagi meneruskan usahanya di Indonesia dengan perkembangan yang pesat.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. (FID/AGG/ES)
