web analytics

Blog

Masih Berkutat Urusan Demo dan Fitnah, Presiden Jokowi: Kita Harus Ubah Etos Kerja Nasional

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 18 May 2017 ; 24345 Views Kategori: Berita
Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5). (Foto: Humas/Agung)

Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5). (Foto: Humas/Agung)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekesalannya, saat perubahan dunia sangat cepat sekali. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang tidak produktif, urusan demo, fitnah, hujat-menghujat, dan kabar-kabar bohong.

“Apakah ini mau diteruskan?” kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5) siang.Presiden melanjutkan, belum lagi urusan nelayan, masalah cantrang nggak rampung-rampung. Urusan petani, masalah pupuk, bibit, dan irigasi belum rampung-rampung.

“Harusnya kita sudah membawa mereka, nelayan kita bawa off shore, aqua culture, misalnya. Petani dibawa kepada mekanisasi yang modern, teknologi yang modern,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, kita harus membangkitkan disiplin nasional. Kita harus mengubah etos kerja nasional dan mindset kita, kalau tidak mau ditinggal oleh negara lain.

“Saya sudah gregetan betul dengan masalah-masalah yang tidak produktif itu,” tegas Presiden.

Dulu, lanjut Presiden,  banyak yang belajar kepada Indonesia. Malaysia dulu belajar kepada Indonesia, kita mengirim guru ke sana.

“Sekarang kita sudah kalah,” ujar Presiden seraya menambahkan, dulu jalan tol Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Tapi selama 40 tahun kita hanya bisa membangun 780 km. Sementara di Cina, yang dulu belajar kepada kita sudah 280 ribu kilometer.

“Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi,” tutur Presiden.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2017 itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan PDTT Eko Sanjoyo, pimpinan KPK Alexander Marwata, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. (DND/AGG/ES)

Artikel lainnya :