Mendagri: Pemerintah Berupaya Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Pengelolaan perbatasan itu tidak hanya menyangkut pemerataan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat namun juga faktor pertahanan keamanan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan alasan kenapa pemerintah mempercepat pembangunan kawasan di perbatasan, salah satunya yaitu meningkatkan wajah perbatasan Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya, mengingat Indonesia saat ini telah berumur 71 tahun.

“Kenapa ini dipercepat ? Karena jujur pembangunan kawasan di perbatasan kita ini  sangat terlambat di tengah kita  sudah 71 tahun merdeka. Tahun 2017 nanti wajah perbatasan kita harus 1000 persen jauh lebih baik dari negara tetangga,” kata Tjahjo pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan,  di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9).

Menurut Mendagri, ada banyak permasalahan di daerah perbatasan yang saat ini sedang diselesaikan Pemerintah. Permasalahan itu di antaranya ada 39 jalur ilegal di perbatasan yang menjadi akses penyelundupan narkoba, barang ilegal, dan menjadi pintu masuk bagi orang-orang asing tanpa izin.

“Wajah perbatasan ini sangat-sangat memprihatinkan, itu yang harus dipercepat fokusnya pada pembangunan infrastruktur, ada 39 jalur tikus ilegal, sampai di Atambua itu tempat penyelundupan narkoba, kemudian di Kepri dan juga termasuk Sebatik, Entikong, masuknya lebih dari 200 warga negara asing yang masuk ke Indonesia dan berjihad di Indonesia,” tegas Mendagri.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Polhukam) mengatakan saat ini pemerintah telah berada di jalur yang benar.

“Pada saat ini kita sudah berada pada on the right track, untuk berhasilnya pengeloaan ini, kita persiapkan konsep dan kebijakan seperti apa, kemudian anggarannya bagaimana, serta perencanaan yang nanti juga dibantu oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan),” ujar Wiranto.

Diakui Menko Polhukam, bahwa selama 71 tahun kemerdekaan, kondisi daerah perbatasan di Indonesia masih penuh masalah. Ia menilai, ketimpangan pembangunan dan infrastruktur menjadi pangkal segala problem tersebut.

“Setelah 71 tahun kita merdeka, kondisi pinggiran kita masih kurang baik. Lalu keamanan, ketertiban masih rawan, illegal logging, illegal fishing, human trafficking, itu masih mewarnai daerah perbatasan kita,” kata Wiranto.

Karenanya, lanjut Wiranto, dalam visi Nawa Cita, Presiden Joko Widodo salah satunya menggarisbawahi percepatan pembangunan di daerah pinggiran. Meski mengakui seharusnya pembangunan di pinggiran dilaksanakan sejak lama, namun Wiranto enggan menyatakan kalau visi ini terlambat direalisasikan.

 “Mengapa tidak dari dulu-dulu? tidak ada istilah terlambat, justru kita harus syukuri kita sadar. Sekarang kita sudah pasti paham, on the right track,” lanjut dia.

 Melalui rapat koordinasi ini, Wiranto mengajak semua kementerian, lembaga dan semua pihak bersinergi untuk tercapainya pemerataan pembangunan hingga ke daerah perbatasan.

Infrastruktur

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun kepada wartawan mengatakan, infrastruktur di perbatasan, di pulau-pulau terdepan Kepri sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepri sendiri, lanjut Gubernur, memiliki 19 pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. “Infrastruktur yang dibangun di pulau terdepan seperti pelabuhan akan membangun akses untuk arus barang, uang, dan orang,” jelas Nurdin.

Karena itu, Gubernur Kepri berharap pemerataan kesejahteraan ada di tiap pulau-pulau di Kepri, dengan memperbaiki akses masing-masing daerah perbatasan. (Humas Pemprov Kepri/ES)