Minta Laporan Proyek Tol di Sumbar, Presiden Jokowi Ingatkan PSN Harus Kurangi Kemiskinan

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 2 Agustus 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 19.814 Kali
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatera Barat, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Sumatra Barat, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penjelasan tentang perkembangan proyek strategis nasional yang berkaitan dengan jalan tol Bukittinggi, Padang Panjang, Lubuk Alung, Padang sepanjang 80 kilometer (km), dan juga Pekanbaru, Bangkinang, Payakumbuh, Bukittinggi yang panjangnya 185 km.

“Kalau yang di Pekanbaru sudah dimulai, kemarin Pekanbaru-Dumai. Ini saya nanti mohon dijelaskan,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatra Barat, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/8) siang.

Program strategis nasional ini, menurut Presiden, sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatra Barat dan sekitarnya. Sehingga implementasinya harus betul-betul dikawal di lapangan, dan nantinya pemanfaatannya juga betul-betul optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

“Saya ingin menegaskan lagi bahwa keberadaan proyek strategis nasional (PSN) harus betul-betul memiliki dampak dirasakan manfaatnya dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Presiden.

Dalam catatan Presiden, Provinsi Sumatera Barat dalam triwulan 1 2017 tumbuh 4,91%, cukup baik. Namun ia tetap minta agar PSN juga harus bisa menjadi pengungkit dalam upaya penurunan angka pengangguran, menekan ketimpangan, mengurangi kemiskinan.

Selain itu,  Presiden Jokowi meminta agar dilihat lagi program-program prioritas, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. “Dilihat lagi sejauh mana implementasi program program tersebut, bisa menyentuh 6,87% penduduk pra sejahtera, penduduk miskin di Sumatera Barat, dan juga bisa menurunkan pengangguran terbuka yang masih berada pada angka 5,8%,” ucap Presiden Jokowi.

Peserta Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatra Barat diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, KSP Teten Masduki, Menkominfo Rudiantara, Menhub Budi Karya Sumadi, Menpar Arief Yahya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila Moeloek, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Ka BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala BKPM Thomas Lembong serta Gubernur Provinsi Sumatra Barat Irwan Prayitno. (FID/RAH/ES)

Berita Terbaru