Minta Penyederhanaan Sistem, Presiden Jokowi Ingin Semua Masyarakat Bisa Mengakses Perbankan
Presiden dan para menteri sebelum kehadiran Ratu Maxima di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/3). (Foto: Humas/Rahmat).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar Indonesia bisa mempercepat inklusi keuangan.
Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan, kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (13/2) pagi.
Presiden menegaskan, pemerintah Indonesia ingin semua masyarakat bisa mengakses ke perbankan dan sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.
Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu, ucap Presiden seraya menambahkan, hal itu juga yang dibicarakan selama tiga kali bertemu dengan Ratu Maxima.
Target 2019
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, sejak kedatangan Ratu Maxima 18 bulan lalu, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia.
Ia menyebutkan, pemerintah berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Namun, sejak 18 bulan yang lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada Program Keluarga Harapan (PKH), yang memakai rekening, yang menyasar 6 juta keluarga.
Kemudian Bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu. Kemudian ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening, terang Darmin.
Menurut Menko Perekonomian, saat ini ada 6 juta PKH dan ada Rastra walaupun baru 1,2 juta. Untuk itu, Menko Perekonomian menambahkan bahwa pemerintah menargetkan tahun ini 10 juta.
Jadi itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20 (juta). Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya itu ada 18 juta, dan seterusnya. Sehingga tahun 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness kita itu akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara yang lain, papar Darmin. (DNA/ES)
