Naikkan Harga BBM, Presiden Jokowi: Salah Satu Tujuannya Untuk Kelonggaran Fiskal

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 21 November 2014
Kategori: Berita
Dibaca: 76.177 Kali

FiskalFiskalPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah melakukan kajian mendalam sebelum melakukan realokasi subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) masing-masing Rp 2.000/liter untuk jenis premium dan solar.

Melalui fan page Faceboolnya, Jokowi mengatakan, kajian tersebut menyangkut besaran kenaikan dari rentang Rp 500/liter hingga Rp 3.000/liter. Termasuk dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan dampaknya, yakni masyarakat miskin, nelayan, dan petani. “Kelompok inilah yang akan diberikan kompensasi berupa bantuan yang akan diambil dari anggaran subsidi BBM yang dialihkan,” ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan alasan mengenai pengalihan subsidi BBM itu. Ia menyebutkan, Indonesia bukan negara yang kaya minyak. Cadangan minyaknya hanya tinggal 3,7 milar barrel, namun Indonesia berada di urutan ke-16 negara dengan harga BBM termurah di dunia. “Bahkan lebih murah dari negara kaya minyak seperti Irak dan Kazakhstan,” tulis Jokowi dalam fanpage facebooknya itu.

Setelah melakukan kajian yang mendalam bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi. “Jokowi –JK akan menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan, menyegerakan Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar,” terangnya.

Kelonggaran Fiskal

Mengenai tujuan kenaikan harga BBM itu sendiri, Presiden Jokowi mengakui untuk memberi kelonggaran fiskal. “Salah satu tujuan saya dan Pak JK menaikkan harga BBM adalah untuk memberi kelonggaran fiskal,” katanya.

Ia mengemukakan, dengan kenaikan harga premium dan solar sebesar maisng-masing Rp 2.000/liter, maka pada tahun anggaran 2015 akan terjadi penghematan sebesar Rp 92 triliun.

“Pemerintah Jokowi-JK siap mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Tujuannya untuk memberi kelonggaran fiskal,” tulis Jokowi dalam fanpage facebooknya Kamis (20/11).

Biaya penghematan dari pengalihan subsidi BBM itu, lanjut Jokowi, setara dengan pemberian sumbangan untuk 65.714 desa dengan nilai maisng-masing Rp 1,4 miliar; 5 proyek angkutan massal MRT; 16 bandara sekelas Kuala Namu; pembangunan tol atas laut terpanjang dunia Surabaya-Jakarta; 9 proyek rel kereta double track; dan 20 stadion sekelas Piala Dunia.

“Pemerintah Jokowi-JK siap mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Tujuannya untuk memberi kelonggaran fiskal,” tulis Jokowi dalam fanpage facebooknya Kamis (20/11). (ES)

Berita Terbaru