Penanganan Terpadu DAS Citarum, Solusi Awal Pemerintah Atasi Banjir di Bandung Selatan
Presiden Jokowi saat melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur Pengendalian Banjir di Cekungan Bandung, Bandung, Senin (4/12). (Foto: BPMI)
Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bandung, menyempatkan diri untuk meninjau pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di sana. Bertempat di kantor lapangan pembangunan kolam retensi Cieunteung Baleendah, Kepala Negara langsung berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menghasilkan solusi bagi sejumlah wilayah di Bandung Selatan yang menjadi langganan banjir tiap tahunnya.
“Tiga kawasan yang ada di sini, kawasan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang ini sudah berpuluh-puluh tahun memang berada pada posisi rendah sehingga setiap tahunnya banjir. Saya tadi dapat informasi dalam setahun bisa 10-15 kali kebanjiran,” ucap Presiden.
Untuk mengatasi hal tersebut agar tak terus berulang, pemerintah bersama jajaran terkait membangun kolam retensi sebagai langkah awal. Setelahnya, pemerintah juga akan membangun terowongan air untuk menampung debit air hujan yang tinggi untuk diikuti dengan normalisasi empat anak sungai.
“Solusinya dibuat kolam retensi. Kemudian nanti tahun depan, kontraknya sudah, dibuat terowongan air. Itu saya kira akan mengurangi banyak sekali banjir yang ada di Bandung ini,” ia menerangkan.
Pembangunan kolam retensi tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada 2018 mendatang. Presiden juga memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi secara terpadu untuk mengatasi masalah ini.
“Tapi yang paling penting memang penanganan secara terpadu dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dari hulu sampai hilir untuk DAS Citarum. Ini yang akan kita rapatkan terus,” ucapnya.
Saat ini, penanganan daerah aliran sungai (DAS) Citarum ditangani secara bersamaan sebagai prioritas antara lain dengan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (BPMI/EN)
