Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Masalah Ease of Doing Business di Kantor Presiden, Jakarta, 20 Januari 2016

Bismillahirahmanirahim
Assalamualaikum wr. wb.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian,

Ini adalah rapat terbatas yang kedua atau ketiga atau keempat, mengenai kemudahan berusaha (ease of doing business). Saya kira kita tahu semuanya bahwa Indonesia berada pada posisi peringkat yang ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Sebelumnya di tahun 2015 kita peringkat 120. Di 2016 sudah disurvei yang lalu kita peringkat 109, sebelumnya peringkat kita 120.

Kalau penurunan kita hanya seperti ini terus, untuk masuk ke ranking seperti Singapura, Singapura itu ranking-nya 1, Malaysia itu rangking-nya 18. Berarti berapa tahun kita baru sampai. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan, perlu terobosan-terobosan, perlu keberanian terutama pada pelaksana-pelaksana di lapangan, baik itu daerah, baik itu BUMN, dan juga tentu saja di kementerian-kementerian. Singapura nomor 1, Malaysia nomor 18, Thailand 49.

Kemarin sudah saya sampaikan pada Kepala BKPM, saya minta ranking-nya di bawah 40. Caranya gimana, bukan urusan saya. Urusan para menteri dan urusan Kepala BKPM, urusan gubernur, urusan BUMN.

Saya memberi target itu, sudah ditarget. Nanti detil-detilnya seperti apa, tolong disampaikan. Sehingga saya akan cek titik-titik yang perlu saya cek. Misalnya di DKI, saya kira perizinannya kemarin saya membaca, oleh Pak Gubernur sudah diperbaharui lagi.

Mungkin nanti di tempat yang lain, Surabaya, misalnya juga sama. Akan saya cek mendadak, sehingga betul-betul kita ingin langkah-langkah perbaikan itu menyeluruh, dari seluruh aspek.

Sepuluh aspek dalam kemudahan berusaha:
1. memulai usaha;
2. masalah perizinan, yang berkaitan dengan IMB;
3. pendaftaran properti;
4. menyangkut PLN, penyambungan listrik;
5. pembayaran pajak, berarti di Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak;
6. perdagangan lintas negara;
7. berkaitan dengan akses perkreditan, ini berarti di OJK dan BI;
8. perlindungan pada investor minoritas;
9. penegakan kontrak;
10. masalah yang berkaitan dengan penyelesaian perkara kepailitan.

Evaluasi akan saya lakukan setiap minggu, setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan, dan kalau langkah-langkah perbaikan masih lambat, saya akan sampaikan. Kalau kurang, ya akan saya sampaikan kurang.

Memang kita sudah melihat ada perbaikan peringkat dalam empat aspek di perizinan IMB, pembayaran pajak, penyambungan listrik dan akses perkreditan. Namun sebaliknya, terjadi penurunan peringkat dalam empat aspek yang lain, yaitu dalam memulai usaha, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor minoritas, serta penyelesaian terhadap perkara kepailitan.

Tujuan kita semata-mata bukan hanya memperbaiki peringkat dalam survei kemudahan berusaha, tetapi memang kita harus fokus pada perbaikan yang betul-betul nyata. Perbaikan yang betul-betul konkret, sehingga dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha, oleh investor investasi yang ingin menanamkan modalnya.

Sekali lagi, saya akan memonitor di lapangan capaian-capaian dari langkah-langkah perbaikan yang dilakukan setiap kementerian/lembaga, BUMN, maupun daerah. Dulunya sebagai contoh kayak BKPM, banyak orang meragukan BKPM bisa memberikan kecepatan perizinan tiga jam. Sekarang untuk berapa izin, Pak? Delapan ya? Delapan izin dalam tiga jam.

Tapi tadi pagi saya cek ke beberapa pengusaha sudah mencoba, dan benar. Benar itu artinya tiga jam benar, bukan hanya dalam kata-kata, tapi sudah ada yang praktik. Betul-betul tiga jam. Tadi ada tiga orang yang sudah menyampaikan ke saya tadi pagi.

Ini saya kira  loncatan-loncatan seperti ini yang kita perlukan. Orang yang dulu nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin, ternyata bisa. Hitungan bulan, hitungan tahun, kemudian tiga jam, ya bisa.

Saya kira ini sama saja, di daerah, di BUMN kita, di kementerian/lembaga juga sama. Saya yakin bisa dan dengan cara itulah saya yakin, saya meyakini, perekonomian nasional kita akan bergerak lebih cepat lagi.

Ini mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Kepala BKPM.

(Humas Setkab)