Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pemerataan di Kantor Presiden, 7 Februari 2017, di Kantor Presiden, Jakarta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rapat Terbatas sore hari ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai kebijakan pemerataan ekonomi, yang sebelumnya sudah kita bicarakan di Bogor dan pada ratas yang juga sudah kita lakukan dua atau tiga minggu yang lalu.
Fokus perhatian kita sekarang ini harus banyak kita curahkan dalam rangka untuk mengatasi ketimpangan antar daerah dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antar daerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa. Kita ingin pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia.
Pada tahun 2017, kita ingin bekerja lebih fokus lagi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi terutama memperkecil ketimpangan ekonomi antar yang kaya dengan yang miskin. Saya minta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh lapisan kelompok masyarakat terbawah kita. Dan untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan kebijakan, baik melalui redistribusi aset, langkah-langkah afirmasi untuk memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi 40 persen kelompok masyarakat terbawah.
Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi masalah ketimpangan lahan akan menjadi tantangan kita yang paling utama dan harus segera diselesaikan. Lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40 persen kelompok masyarakat lapisan terbawah. Untuk itu kita harus berikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu, petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan, sehingga tercipta skala ekonomi untuk meningkatkan income dan pendapatan mereka.
Hal itu perlu kita lakukan karena data yang saya miliki menunjukkan masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan informasi yang saya terima, para pengumpul lahan yang besar hanya membayar kurang lebih seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara. Hal ini harus segera kita perbaiki, harus segera kita tata melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan.
Terakhir, terkait dengan perluasan akses permodalan serta peningkatan pendidikan dan keterampilan, terutama bagi kelompok masyarakat lapisan terbawah, saya minta dilakukan penyempurnaan sistem KUR. Sehingga memberikan akses permodalan yang luas bagi sektor mikro, sektor kecil, sektor menengah. Serta dikeluarkan KUR dengan skema-skema khusus karena saya lihat yang ada saat ini masih bersifat umum. Kita juga harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas berpendidikan SD dan SMP, menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Artinya, kita perlu melakukan terobosan perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan, pada sistem pelatihan vokasi kita. Sehingga lebih fokus pada penyiapan SDM (sumber daya manusia) di sektor-sektor unggulan, seperti maritim, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.
