Pidato di Sidang IMO, Presiden Jokowi Komitmen Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di Gedung International Maritime Organization (IMO) London, Inggris (19/4). (Foto: BPMI/Laily)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di hadapan peserta Marine Environment Protection Committee (MEPC) di Gedung International Maritime Organization (IMO) London, Inggris (19/4). Awali pernyataannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas undangan untuk berbicara di forum IMO. “Sejak awal, saya memberi perhatian khusus kepada masalah-masalah kelautan ini,” tambah Presiden.

Bagi bangsa Indonesia, menurut Presiden, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik serta dikenal sebagai bangsa pelaut. “Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu (fulcrum) dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia,” tutur Presiden Jokowi.
Seperti yang telah sering disampaikan, Presiden menegaskan bahwa sudah terlalu lama Indonesia memunggungi laut padahal, jati diri asli adalah negara maritim. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua pertiga wilayah kami terdiri dari air. Air yang kaya sumber daya maritim. Ikan, gas, minyak, dan keragaman hayati,” terang Presiden.

Pemerintahan yang sekarang dipimpinnya, menurut Presiden, berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menyuarakan lagi Jalesveva Jayamahe, dan kembali ke jati diri kami sebagai negara maritim. “Kami akan membangun infrastruktur maritim, menjaga sumber daya laut kami dari eksploitasi ilegal dan merusak, memanfaatkan kekayaan laut untuk rakyat kami, menjaga keamanan dan keselamatan laut sebagai urat nadi perdagangan dunia, melestarikannya untuk anak cucu kami dan untuk dunia,” tegas Presiden Jokowi.

Indonesia terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, lanjut Presiden, yang dipersatukan oleh laut. “Pembangunan konektivitas laut antar pulau-pulau itu –yang saya sebut sebagai pembangunan Tol Laut– menjadi sebuah keniscayaan dengan cara membangun pelabuhan baru, meng-upgrade pelabuhan-pelabuhan yang ada, dan menambah armada kapal logistik dan penumpang, serta modernisasi pengelolaan pelabuhan,” sambung Presiden Jokowi.

Semua yang dilakukan itu, menurut Presiden, untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menjadikan ekonomi Indonesia lebih efisien dan kompetitif.

Pada awalnya banyak pihak yang pesimis dengan rencana ini, namun Presiden menambahkan, rencana pembangunan infrastruktur laut ini sudah mulai berjalan. “Sejak 2015, kami telah menyelesaikan 27 pelabuhan baru. Kami juga sedang membangun 68 pelabuhan lagi, yang tersebar di Maluku, Papua, NTT, dan Sulawesi. Saat ini, kami juga sedang menambah 200 kapal patroli, penumpang, ternak, navigasi dan barang,” terang Presiden Jokowi.

Pembangunan Infrastruktur Maritim

Pembangunan infrastruktur maritim, lanjut Presiden, menjadi bagian penting dari upaya untuk mengembalikan jati diri maritim Indonesia melalui pembangunan infrastruktur maritim. “Pada saat yang sama, kami juga fokus untuk memperkuat pilar-pilar Poros Maritim Dunia lainnya, yakni budaya maritim, sumber daya maritim, diplomasi maritim dan keamanan, dan pertahanan maritim,” tutur Presiden.

Khusus mengenai sumber daya maritim, Presiden Jokowi menegaskan bahwa akan terus bersikap tegas untuk tidak menolerir aksi-aksi illegal fishing di perairan Indonesia. Hal itu, dipandang oleh Presiden, sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.

Apa yang sedang dikerjakan di Indonesia, menurut Presiden, juga merupakan bagian dari tanggung jawab internasional yang harus dilakukan. “Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran,” terang Presiden.

Dalam konteks itulah, lanjut Presiden, Indonesia memandang penting IMO dan masuk dalam keanggotaan  IMO sebagai Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dapat berjalan dengan baik dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.

“Posisi strategis kami di antara dua samudera, yang menjadi poros  pelayaran dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan dimana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya,” tambah Presiden.

Indonesia, menurut Presiden Jokowi, juga berkomitmen untuk terus aktif dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan maritim sebagai negara dengan jumlah pelaut terbesar kedua di dunia. “Dengan jumlah anak kapal sebanyak 575.000 kami telah memenuhi berbagai persyaratan internasional, melalui pelatihan dan pendidikan, serta kerja sama teknik dengan IMO,” tutur Presiden Jokowi.

Saat ini, tambah Presiden, Indonesia juga aktif bekerja sama dengan IMO untuk mewujudkan lautan yang bersih. “Tahun lalu kami telah meratifikasi Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal tahun 2015,” Presiden menjelaskan.

Khusus mengenai pencegahan polusi laut, lanjut Presiden, Indonesia terus mendorong penyusunan regulasi internasional yang lebih baik dan komprehensif. “Secara khusus, saya ingin mengingatkan anda semua, polusi laut dapat juga diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai. Saat ini, kita belum memiliki regulasi yang mengatur tanggungjawab dan kompensasi terhadap polusi lintas batas yang diakibatkan oleh aktivitas itu,” Presiden menegaskan.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah berinisiatif mengajukan peraturan internasional untuk mengatasi persoalan ini. “Indonesia berpandangan, masa depan kesejahteraan dunia terletak pada bagaimana kita mengelola laut dan masa depan itu dapat kita raih dengan menjaga laut sebagai milik bersama semua bangsa melalui kerja sama internasional, khususnya melalui IMO,” pungkas Presiden Jokowi akhiri pidatonya.

Dalam kesempatan sidang IMO tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Seskab Pramono Anung, dan Mendag Thomas Lembong.  (UN/EN)