Presiden Jokowi: Isu Daya Beli Turun Diangkat Untuk Kepentingan 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai isu menurunnya daya beli masyarakat akhir-akhir ini sengaja disampaikan oleh orang-orang politik untuk kepentingan politik tahun 2019, yang tinggal hampir setahun lagi. Namun, faktanya isu tersebut sangat tidak beralasan.

“Kalau orang politik memang tugasnya seperti itu kok. Membuat isu-isu untuk 2019. Ya udah kita blak-blakan saja, wong 2019 tinggal setahun,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tahun 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (3/10) malam.

Yang sesungguhnya terjadi, menurut Presiden, ada pergeseran dari offline ke online. Banyak orang yang enggak melihat itu. Ia menunjukkan data, jasa kurir naik 130 persen di akhir September ini.

“Angka ini didapat dari mana? Ya kita ngecek. DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah,” ujar Presiden.

Selain itu, lanjut Presiden, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 12,14 persen,

naik 12,14 persen. Artinya, di situ ada aktivitas ekonomi, karena kalau tidak ada motongnya dari mana PPN itu. “Naik 12 persen. Baru pagi tadi angka ini saya terima, 12,14 persen,” ucap Presiden menekankan.

Kemudian growth, pertumbuhan penerimaan pajak. Industri naik 16,63 persen dibanding tahun lalu. Perdagangan naik 18,7 persen. Pertambangan, eksport saya sudah mulai akan pulih, ini naiknya 30,1 persen.

“Terserah percaya atau tidak, tapi angka ini saya peroleh. Kalau masih ada yang ngotot, ya silakan maju. Gampang sekarang, silakan maju, kita bicara, atau nanti pas ketemu harinya saya aturnya,” kata Presiden Jokowi.

Presiden melanjutkan, pertanian, 23 persen dibanding tahun yang lalu. Sedangkan konstruksi memang hanya 2,4 persen. “Kenapa bisa turun? Ya karena dulu kan saya sudah menurunkan pajak final dari 5 ke 2,5 persen, ya karena persoalan diturunkan aja,” terangnya.

Soal ada yang banyak toko yang tutup, dijelaskan Presiden, tokonya tutup, tapi sewa gudang itu meningkat. Jasa perusahaan di bidang sewa gudang ini, menurut Presiden, meningkat 14,7 persen.

“Artinya apa, ada swifting pergeseran dari offline ke online. Sama ini, di China juga sama yang sekarang tutup sudah lebih dari 30 persen, sama,” tutur Presiden.

Kalau menghitungnya dari online yang gede-gede, misalnya dari BukaLapak, dari Blibli, atau Matahari.com, diakui Presiden Jokowi, enggak muncul karena online ini sekarang di Indonesia seperti Instagram ini dipakai jualan sekarang.

Ia menyebutkan, pribadi-pribadi jualan dengan Instagram, jualan dengan Facebook pasang gambar di situ sudah jualan. Karena itu, menurut Presiden, ini angka yang tidak bisa dilacak dengan baik. Untuk melacaknya bisa dilakukan melalui jasa kurir.

Indikator Makro

Pada awal sambutannya, Presiden Jokowi mengemukakan,sebetulnya angka-angkanya jelas. Kepercayaan itu sudah ada. Contoh investment grade, sudah jelas. Moody’s ada, First rating ada, Standard and Poor’s ada.

Kenaikan negara tujuan investasi dari 8 ke-4, lanjut Presiden, ini juga kepercayaan. Ease of doing business dari yang sebelumnya 120 sekarang 91. Ini juga kepercayaan.

“Nah kalau angka-angka seperti ini diragukan, ini yang meragukan sebetulnya bukan dunia usaha saya yakin ini orang politik. Atau, politikus yang menyambi dengan dunia usaha,” kata Presiden Jokowi.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Bekraf Triawan Munaf, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (FID/JAY/ES)