Sambutan Presiden Joko Widodo pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 Mei 2017

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Jusuf Kalla,
Yang saya hormati Ketua BPK serta Pimpinan dan anggota BPK RI,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, seluruh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Sekjen dan Sekretaris Utama Lembaga Negara,
Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Pemerintah Pusat telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas LKPP Tahun 2016. Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian, oleh semua Lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN.

Tadi juga sudah disampaikan 84 persen dari K/L mendapatkan WTP. Sisanya ada yang WDP, ada yang disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Sisanya ini saya titip Kementerian maupun Lembaga segera dibentuk task force, agar ke depan ini menjadi kewajiban. Sebetulnya harusnya menjadi hal yang biasa dapat WTP itu, karena memang itu wajib. Kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu memang dikelola dengan baik. Tadi masih ada yang, terutama yang disclaimer, saya titip. Karena WTP ini juga kita bangun karena ada task force di BPK, ada task force di pemerintah yang selalu berhubungan.

Kemudian yang disclaimer juga saya ingin agar dibentuk task force khusus agar bisa meloncat langsung ke WTP. Tadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada. Kementerian Pemuda dan Olahraga. TVRI, ini bolak balik disclaimer setiap bertahun-tahun enggak rampung-rampung. Coba ditampilkan lagi yang disclaimer tadi.

Sekarang kita mulai harus urus hal-hal seperti ini biar semuanya mengerti mana yang WTP, mana yang WDP, mana yang disclaimer.

Saya ulangi (Kementerian dan Lembaga yang memperoleh opini disclaimer):
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
5. Badan Keamanan Laut (Bakamla);
6. Badan Ekonomi Kreatif.
Ini enam Kementerian/Lembaga.

Kemudian yang WDP. Ini semuanya bentuk task force, terus berkomunikasi dengan BPK. Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik. Sekarang ndak. Ini semuanya harus WTP tahun depan.

1. Kementerian Pertahanan;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. BKKBN;
5. KPU;
6. Badan Informasi Geopasial (BIG);
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Ini target tahun depan semuanya WTP, jangan ada yang disclaimer. WDP saja enggak boleh. Memang sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian, keuangan lembaga, karena ini adalah uang rakyat. Saya kira itu untuk urusan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Yang kedua, saya ingin masuk kepada fokus kita, tujuan utama kita berbangsa dan bernegara. Perlu saya ingatkan kepada kita semuanya, bahwa membentuk negara Republik Indonesia ini bukan untuk berseteru, bukan untuk bertikai. Tapi tujuan utama kita jelas, bahwa kita ingin menciptakan kesejahteraan umum, kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau tidak kita ingatkan, kita ini lupa tujuan utama kita bernegara.

Kembali fokus kita kerja. Kerja, karena kita sudah 6-8 bulan ini energi kita, tabungan energi kita, saving energy habis untuk hal yang tidak berguna sama sekali. Kita banyak omong ketimbang bekerja di akhir-akhir ini, banyak berdebat ketimbang bekerja, banyak saling menghujat ketimbang bekerja, banyak demo-demo yang tidak bermanfaat ketimbang bekerja, banyak saling menjelekkan ketimbang bekerja, banyak saling menyalahkan ketimbang bekerja. Berdebat, sering hujat, demo, saling menyalahkan, saling menjelekkan. Lupa kita semuanya untuk membangun negara ini, membangun negeri ini.

Dan sekarang kesempatan emas itu ada di depan kita. Setelah mendapatkan WTP artinya pengelolaan keuangan kita baik,  karena 84 persen WTP. Jumat yang lalu kita mendapatkan kepercayaan Internasional lagi, investment grade. Ini sebuah kesempatan yang harus kita gunakan. Jangan masuk ke dalam framing saling menghujat, saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling berdebat yang tidak ada habisnya.

Itu adalah sebuah kepercayaan. Investment grade itu adalah sebuah kepercayaan internasional kepada negara kita. Kita ini sudah ditinggal, kita harus ngomong apa adanya. Oleh negara-negara, enggak usah jauh-jauh, di sekitar kita. Harus kita akui kita ditinggal. Dengan Singapura, ditinggal jauh. Dengan Malaysia, ditinggal jauh. Dengan Vietnam, ditinggal kita juga. Dengan Thailand ditinggal kita juga. Apa kita mau begini terus? Ndak. Kita harus mengejar, kita harus bekerja keras, dan kita mempunyai potensi dan kekuatan itu.

Coba kita lihat tahun ‘77, Jalan Tol Jagorawi kurang lebih 50 km, itu jadi contoh negara-negara lain pada datang kesini. Tiongkok datang melihat, apa sih? Malaysia datang lihat, apa sih? Sekarang coba, dari tahun ‘77 sampai sekarang sudah berapa tahun kita, hampir 40 tahun, kita hanya bisa membangun jalan tol 780 km. Yang negara-negara tadi, yang melihat kita, Tiongkok sudah 280.000 km. Ini supaya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara tahu dan bisa membandingkan berapa jauh kita sudah ditinggal. Kita ini mau membangun jalan tol ribut masalah pembebasan lahan, ramai masalah pembebasan lahan. Bolak-balik banyak yang stuck, setop, enggak berjalan karena masalah ini, dan tidak kita selesaikan hal itu dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Coba kita ingat lagi tahun ‘70-an. Kita banyak mengirim guru ke Malaysia. Mereka belajar, guru-guru belajar di Indonesia juga banyak. Sekarang kita ditinggal. Inilah yang harus kita kejar. Jangan kita melupakan hal-hal seperti itu. Kita mau membangun kereta api cepat, jarak hanya 148 km saja sampai sekarang belum mulai. Ributnya sudah 2 tahun, debat ramai, baik atau tidak baik. Sama seperti waktu kita membangun MRT, ramainya itu 26 tahun. Sudah direncanakan 26 tahun, ramainya. Untung/rugi, baik/tidak. Lha wong negara lain sudah membangun dan itu bermanfaat kok masih kita debatkan, itu apanya. Kalau berhitung bisnis, pasti rugi yang namanya transportasi massal seperti itu. Kalau hitungannya bisnis. Tapi kalau hitungannya ekonomis atau tidaknya, benefit-nya bagi negara apa, pasti untung. Tiap tahun kita rugi, hilang uang kita Rp27 triliun di Jakarta karena macet.

Inilah etos kerja, kedisiplinan kita untuk kita bangkit kembali. Sadar bahwa kanan kiri kita sudah lari, mereka sudah berbicara masa depan, jangkauan visi yang sangat panjang. Saya sudah tiga kali ini berbicara masalah Elon Musk. Sudah berbicara mengenai mobil tesla, mobil fantastis masa depan. Sudah berbicara mengenai gagasan besar mengelola ruang angkasa. Sudah berbicara memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, hyperloop. Hyperloop, spaceX, tesla, mereka sudah berbicara hal-hal yang seperti itu. Kita masih terjebak pada urusan debat, saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling menghujat.

Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, keluarlah kita dari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Ajak kita semuanya untuk kembali pada pikiran-pikiran positif positif (positive thinking), untuk maju bersama, bekerja bersama bagi bangsa ini. Jangan sampai tabungan energi kita habis, saving energy kita habis untuk hal-hal yang tadi saya sampaikan.

Sekali lagi, saya ingin esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. Jadi penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan kita harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita. Jangan ada yang coba-coba berani memainkan APBN, memainkan uang rakyat.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.