Semester I/2016: Realisasi Pendapatan Negara 35,5%, Realisasi Belanja Negara 41,5%

Hingga semester I Tahun 2016, pendapatan negara telah mencapai Rp634.677,2 miliar atau 35,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp33.249,2 miliar dari realisasi pada semester I tahun 2015 sebesar Rp667.926,4 miliar atau 37,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015.

“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi domestik yang belum optimal, tren perlambatan ekonomi global yang berdampak terhadap rendahnya aktivitas ekspor dan impor, rendahnya harga minyak mentah dunia, penurunan permintaan dari negara maju, dan rendahnya harga komoditas dunia terutama batubara,” jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan laporan pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016 kepada pimpinan Badan Anggaran DPR-RI, Rabu (20/7) lalu.

Di sisi belanja negara, realisasi dalam semester I tahun 2016 sebesar Rp865.354,4 miliar atau 41,5 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Realisasi Belanja Negara tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp113.161,0 miliar dari realisasi belanja negara pada semester I tahun 2015 sebesar Rp752.193,4 miliar atau 37,9 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

Lebih tingginya realisasi Belanja Negara pada semester I tahun 2016 tersebut, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) dipengaruhi oleh: a. percepatan penyerapan Belanja Pemerintah Pusat karena percepatan lelang dalam anggaran Belanja K/L ; serta b. percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yaitu adanya perubahan mendasar pada penyempurnaan struktur, klasifikasi, perluasan cakupan anggaran Transfer ke Daerah dan perubahan pola penyaluran Dana Desa menjadi dua kali dalam setahun.

Adapun realisasi defisit anggaran dalam semester I tahun 2016, menurut Menkeu, sebesar Rp230.677,2 miliar atau 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Realisasi defisit anggaran tersebut lebih rendah sebesar Rp146.410,1 miliar dari realisasi defisit anggaran pada semester I tahun 2015 sebesar Rp84.267,1 miliar atau 0,73 persen dari PDB tahun 2015,” jelas Menkeu dalam buku “Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016”  yang telah diserahkannya kepada pimpinan Badan Anggaran DPR-RI itu.

Menkeu menilai, defisit anggaran tersebut dipengaruhi oleh perlambatan realisasi pendapatan negara dan percepatan penyerapan belanja negara.

Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, lanjut Menkeu, pemerintah berupaya memenuhi dari penerimaan pembiayaan anggaran yang bersumber dari utang dan nonutang.

Di sisi pembiayaan anggaran, realisasi dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp276.587,5 miliar atau 2,19 persen terhadap PDB. “Realisasi pembiayaan anggaran tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp99.400,2 miliar dari realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2015 sebesar Rp177.187,3 miliar atau 1,54 persen terhadap PBD,” jelas Menkeu seraya menambahkan, realisasi pembiayaan anggaran pada semester I dipengaruhi oleh kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi pasar SBN, perubahan nilai tukar Rupiah, realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada organisasi/lembaga keuangan internasional untuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Prakiraan Semester II

Mengenai prakiraan realisasi semester II tahun 2016, Menkeu Bambang Brodjonegoro menyampaikan optimismenya. Ia menyebutkan, beberapa terobosan kebijakan dalam APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) tahun 2016 diperkirakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2016.

Sementara dari sisi pengeluaran, sektor konsumsi pemerintah, terutama belanja infrastruktur, serta PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah tersebut, lanjut Menkeu, diharapkan mampu menjadi stimulus bagi sektor swasta untuk lebih berperan aktif sehingga meningkatkan kinerja investasi.

Di sisi lain, kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016 juga diharapkan mampu meningkatkan sektor investasi melalui repatriasi aset yang ada di luar negeri masuk ke dalam negeri.

Menkeu juga menegaskan, tingkat inflasi yang relatif stabil diperkirakan akan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga pada semester II tahun 2016. Sementara dari sisi perdagangan internasional, meskipun masih lemah namun diharapkan dapat tumbuh positif dengan meningkatkan peran ekspor produk bernilai tambah tinggi.

“Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,3 persen sehingga secara rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 atau sesuai dengan asumsi dalam APBNP tahun 2016 diperkirakan pada level 5,2 persen,” jelas Bambang.

Mengenai inflasi, Menkeu menjelaskan, untuk menjaga inflasi, terus ditingkatkan koordinasi stabilisasi harga di tingkat Pusat dan Daerah. Menkeu meyakinkan, pemerintah bersama BI akan terus memperkuat koordinasi khususnya dalam forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Berdasarkan realisasi terkini, laju inflasi pada semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen (yoy). Tingkat inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen atau sesuai dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2016,” jelas Bambang.

Adapun nilai tukar rupiah, Menkeu memperkirakan, pada semester II tahun 2016 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp13.580 per dollar AS. “Secara rata-rata, nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.500 per dollar AS atau sesuai dengan asumsi dalam APBNP tahun 2016,” tegas Menkeu. (Ditjen Anggaran Kemenkeu/ES)