Setkab Gelar Rapat Pleno Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Acara Rapat Pleno Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setkab di Hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/5) malam. (Foto: Humas/Deni)
Biro Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Pleno Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet Tahun 2017 di Hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/5) malam.
Kepala Biro Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Setkab Yulyati Kristina yang mewakili Deputi Bidang Administrasi Seskab menyampaikan, bahwa kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari (19-21 Mei) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet melalui pembahasan tindak lanjut program pada rencana kerja work plan reformasi Sekretariat Kabinet tahun 2017.Ia menekankan, bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Setkab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Kenapa saya katakan lebih meningkatkan, karena Sekretariat Kabinet sudah melaksanakan sejak tahun 2011,” kata Kepala Biro Akuntabilitas Reformasi Birokrasi Setkab itu.
Saat ini, lanjut Yulyati, Sekretariat Kabinet sudah memasuki gelombang ketiga tahap ketiga dalam melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.
Untuk itu, ia berharap bersama dengan Kemenpan dapat mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di Sekretariat Kabinet.
“Ditambah lagi, sekarang dengan adanya staf khusus bidang reformasi birokrasi di Setkab jadi kita bisa mengawal reformasi birokrasi lebih baik,” ujar Yulyati.
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Seskab M. Y. Raso, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Seskab Yuli Harsono, para pejabat eselon II di Setkab, dan diikuti oleh pegawai di lingkungan Setkab.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penyampaian secara simbolis dokumen Rencana Kerja (Workplan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2017, kepada Deputi Dukungan Kerja Kabinet. Penyerahan dokumen tersebut dimaksudkan utnuk menjadi pedoman dan pendorong bagi pejabat/pegawai Sekreatriat Kabinet untuk melaksanakan reformasi birokrasi lebih baik guna menciptakan birokrasi yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan menin gkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Sekretariat Kabinet.
(FID/DNS/ES)
