Soal Ajakan Nobar Film G30/S/PKI, Presiden Jokowi: Akan Lebih Baik Kalau Ada Versi Paling Baru

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 18 September 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 34.070 Kali
Presiden Jokowi menjawab wartawan yang mencegatnya usai meninjau Jembatan Gantung, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang. (Foto: NIA/Humas)

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang. (Foto: Humas/Nia)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30/S/PKI) yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Presiden menekankan, bahwa menonton film apalagi mengenai sejarah itu penting.

Tapi untuk anak-anak milenial sekarang, menurut Presiden, perlu dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka agar mereka tahu mengenai PKI dan  mengerti bahaya komunisme.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengomentari kerusuhan yang terjadi di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, terkait dengan kecurigaan massa mengenai adanya diskusi tentang PKI di gedung tersebut, Minggu (17/9) malam. Presiden meminta agar hal-hal seperti itu diserahkan ke aparat keamanan.

“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” tegas Presiden Jokowi.

TAP MPRS
Presiden Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, kita harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat.  “Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme ya memang harus diingatkan terus masyarakat,” tegasnya.

Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis.  “Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana, hukum,” pungkas Presiden. (UN/ES)

 

Berita Terbaru