Sudah Miliki Izin, Seskab Berharap Pembangunan Bandara di Kediri Bisa Dimulai 2019
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berharap, pembangunan bandar udara (bandara) di Kediri, Jawa Timur, bisa dimulai pada tahun 2019, karena semua perizinan yang diperlukan sudah dimiliki.
“Harapannya kalau semuanya alhamdulillah berjalan lancar (pembangunan bandara Kediri) 2019 sudah bisa dimulai,” kata Pramono usai meresmikan Jembatan Wijaya Kusuma, di Kediri, Jawa Timur, Selasa (29/5).
Sebagai orang yang dibesarkan di daerah tersebut, Pramono Anung mengaku dirinya sebelumnya sama sekali tidak pernah membayangkan jika Kediri akan memiliki bandara.
Namun meskipun ada kendala teknis terkait pembebasan lahan, menurut Seskab, kini semua perizinan untuk pembangunan bandara itu, telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, begitu juga dengan rekomendasi dari TNI AU juga sudah ada.
“Ada pergeseran (lokasi) sedikit sehingga konsekuensinya harus membebaskan lahan lagi. Jadi proses pembebasan lahan akan dilakukan,” ujar Seskab.
Seskab berharap masyarakat mendukung upaya pembebasan lahan tersebut. Ia meminta oknum yang biasa mengganggu agar kali ini tidak mengganggu keinginan warga Kediri memiliki bandara.
Biarkan kesempatan rakyat yang menikmati, pemilik lahan, pemilik tanah yang menikmati, jangan kemudian makelar-makelar (tanah) yang bergentayangan yang menikmati,” pinta Seskab.
Seskab meyakini jika masyarakat mendukung, pembangunan bandara ini akan terwujud dan Kediri akan menjadi salah satu kota yang maju.
“Harapannya daerah ini betul-betul berkembang menjadi daerah industri baru, daerah ekonomi baru. Sehingga ekonomi kita tidak hanya terkonsentrasi di Sidoarjo dan Surabaya tetapi di wilayah Karesidenan Kediri ini juga akan bisa berkembang,” kata Pramono sembari menambahkan kemajuan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat.
Pembangunan Tol
Dalam kesempatan itu, Seskab Pramono Anung juga mengungkapkan mengenai akan segera dilakukan pembangunan tol dari Kertosono ke Kediri-Tulungagung.
Karena itulah, lanjut Seskab, dirinya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah terkait hal ini.
“Saya, Pak Basuki (Menteri PUPR, red) dan Pak Budi Karya (Menhub, red) ini termasuk yang selalu mendampingi Presiden keliling kemana saja,” ungkap Seskab sembari menambahkan, pembangunan infrastruktur saat ini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga dilaksanakan di luar Pulau Jawa.
“Dulu orang di Sulawesi Selatan tidak pernah membayangkan punya kereta api, sekarang mereka punya kereta api, jalan tol di Sumatra, jalan tol di Kalimantan, dan Trans Papua panjangnya 3.800 (kilometer) dibangun,” ucap Seskab. (UN)