Sudah Punya 700 Ribu, Indonesia Masih Butuh 120 Ribu Insinyur
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menerima pengurus PII, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/5)
Hingga saat ini total insinyur dan sarjana teknik di Indonesia diperkirakan mencapai 700 ribu orang, tapi hanya sekitar 45 persen yang bekerja di bidangnya. Ke depan, untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung pembangunan, Indonesia membutuhkan setidaknya 36 ribu atau 40 ribu insinyur setiap tahun, atau keseluruhannya sekitar 120 ribu insinyur.
Demikian disampaikan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar kepada wartawan seusai bersama pengurus PII diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5) siang. Saat menerima pengurus PII itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menristek dan Pendidikan Tinggi Moh. Nasir, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Mensesneg Pratikno.
Mengenai banyaknya insinyur yang bekerja di luar bidangnya itu, Ketua Umum PII Bobby Gafur Umar mengemukakan, bahwa permasalahan utamanya karena ketersediaan lapangan pdkerjaan dan persaingan paket remunerasi , sehingga lulusan sarjana teknik banyak yang memilih bekerja di luar dengan remunerasi yang lebih tinggi.
Tapi tp dengan program pemerintah yang lumyan besar otomatis ini (pembangunan infrastruktur), akan ada supply dan demand yang mana bisa mengangkat paket remunerasi sehingga sejajar dengan bidang lain, papar Bobby.
Menurut Bobby, untuk mendukung pembanguna, Indonesia masih kekurangan tenaga insinyur. Ia memperkirakan tiap tahun dibutuhkan setidaknya 36 ribu atau bahkan 40 ribu insinyur baru. Itu pun masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mendukug pembangunan. Dibutuhkan 120 ribu insinyur lagi ke depan, ujarnya.
Menurut Bobby, Menristek dan Pendidikan Tinggi Moh. Nasir sudah memahami kekurangan jumlah insinyur baru itu, dan telah mempunyai beberapa strategi program mempercepat untuk penciptaan insinyur baru.
Mengenai pogram pemenuhan kebutuhan insinyur itu, Bobby menjelaskan, terhadap insinyur yang ada pihaknya mengaktifkan sertifikasi profesi insinyur. Dengan cara ini diharapkan insinyur professional bisa diakui di Indonesia.
Selain itu, melalui sistem pendidikan nasional PII akan mendorong peningkatan jumlah insinyur, dengan menggencarkan sosialisasi terhadap pelajar-pelajar SMA sejak dini.
Oleh sebab itu kita mengharapkan ada role model, semacam icon seperti Bung Karno yang mengkreasikan Monas di era beliau, Pak Habibie icon teknologi, terang Bobby.
Ketua Umum PII itu juga menyampaikan, bahwa saat ini banyak insinyur Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahkan Presiden Jokowi menyebut sekitar 80 insinyur bekerja di Amerika Serikat, disamping banyak sekali insinyur Indonesia yang bekerja di MRT Singapura.
Menurut Bobby, para insinyur Indonesia yang bekerja di luar negeri itu sudah berjanji akan segera kembali ke Indonesia, bila ada kesempatan bekerja di tanah air. Bobby berharap, pada saat Indonesia mengerjakan proyrk-proyek infrastruktur yang besar, para insinyur Indonesia yang berprofesi luar negeri itu, termasuk para insinyur yang bekerja di bidag lain bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu menjadi insinyur di tanah air dengan mendukung pembangunan.
Anggota Kehormatan
Mengenai kunjungan pengurus PII menghadap Presiden Jokowi, Bobby Gafur Umar mengatakan, bahwa pihaknya melaporkan akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan kongres luar biasa serta syukura saat ulang tahun organisasi pada 23 Mei mendatang.
Kami mengundang bpk Presiden untuk untuk hadir, kata Bobby seraya menyebutkan bahwa PII pernah memberikan beberapa penghargaan/anugerah kepada tokoh dunia, di antaranya mantan PM Inggris Margareh Tatcher, dan mantan PM Jerman Helmut Kohl.
Menurut Bobby, Presiden Jokowi yang merupakan insinyur kehutanan akan dijadikan anggota kehormatan oleh PII. Beliau menerima, dan insya Allah akan kami sampaikan di saat yang tepat, pungkas Bobby.
Saat meghadap Presiden Jokowi itu, Bobby Gafur Umar didampingi sejumlah pengurus PII lainnya, seperti Hermanto Dardak, Danang Parikesit. Heru Dewanto, dan Bambang Setiadi. (Humas Setkab/ES)
