Tidak Boleh Kemana-mana, Presiden Jokowi Tegaskan Politik TNI/Polri Adalah Politik Negara
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan Kapolri menjawab wartawan usai menghadiri acara buka puasa bersama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/6) petang. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai sesama aparat negara, sudah sewajarnya dan seharusnya Panglima TNI dan Kapolri selalu berjalan beriringan, bersinergi, saling mengisi, dan saling menutupi.
Memang sudah seharusnya seperti itu, jangan ditanyakan lagi, kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama Presiden Republik Indonesia dengan Keluarga Besar TNI/Polri dan Masyarakat, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6) petang.
Mengenai kemungkinan pilihan politik bagi prajurit TNI dan anggota Polri, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa TNI/Polri politiknya adalah politik negara, tidak boleh kemana-mana, dan sudah jelas.
Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, kepada Kapolri, semuanya, selalu saya tekankan itu. Politik TNI dan Polri adalah politik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah, tegas Presiden.
Sementara terkait kenaikan biaya operasional 771% bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa Babinsa ada di seluruh wilayah terutama di pelosok-pelosok.
Mereka ini adalah yang paling depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang ada di daerah, yang ada di desa, yang ada di pelosok, yang ada di pinggiran. Oleh sebab itu diberikan tunjangan yang lebih. Kita berharap ada kinerja yang lebih baik, lebih konkret, lebih bagus, ujar Presiden Jokowi. (UN/RAH/ES)
