Usai Dilantik Presiden Prabowo sebagai Wamenkeu, Juda Agung Tekankan Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026. Usai pelantikan, Juda Agung menyampaikan kesan serta pandangannya terkait penugasan barunya di Kementerian Keuangan.
Juda Agung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintahan yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor riil, sehingga ini menjadi efektif didalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Juda Agung dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan.
Menanggapi pertanyaan terkait kebijakan intervensi nilai tukar rupiah, Juda Agung menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia. “Selama itu kebijakan moneter, itu di dalam wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, terkait upaya peningkatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan, Juda Agung menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir merupakan upaya penguatan yang tepat. Lebih lanjut, Juda Agung turut menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui pertukaran pengalaman antarlembaga, untuk memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi nasional.
“Tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik, begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik, dibandingkan kalau masing-masing di otoritasnya,” pungkasnya. (BPMI Setpres)
