Presiden Prabowo dan PM Wong Sepakat Dorong Solusi Damai untuk Gaza, Iran–Israel, hingga Krisis Myanmar

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 16 Juni 2025
Kategori: Berita
Dibaca: 386 Kali

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong melakukan pernyataan pers bersama usai Leaders’ Retreat yang digelar di Parliament House, Singapura, pada Senin, 16 Juni 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sepakat mendorong penyelesaian damai atas sejumlah isu regional dan global yang tengah memanas. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bersama usai pertemuan Leaders’ Retreat yang digelar di Parliament House, Singapura, pada Senin, 16 Juni 2025.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedua negara memiliki keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. “Kami membahas masalah regional dan global. Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” ujar Presiden Prabowo.

Sedangkan terkait situasi di Myanmar, Presiden Prabowo dan PM Wong juga menekankan pentingnya keterlibatan konstruktif untuk mencapai penyelesaian damai. “Mengenai Myanmar, kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” ungkap Presiden Prabowo.

Perdana Menteri Lawrence Wong pun menyampaikan komitmen Singapura untuk terus memperkuat kerja sama di kawasan bersama negara-negara anggota ASEAN. “Sebagai anggota pendiri ASEAN, kami akan terus bekerja sama dengan sesama negara anggota ASEAN untuk memperkuat kawasan kami dan menegakkan sistem multilateral yang berdasarkan aturan,” kata PM Wong.

Dalam semangat multilateralisme dan stabilitas kawasan, kedua pemimpin menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan memperkuat tatanan internasional berbasis hukum. (BPMI Setpres)

Berita Terbaru