2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Seskab: Kepuasan Publik Melebihi Yang Diperoleh Saat Pilpres

Seskab Pramono Anung tertawa bersama wartawan yang menemuinya di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (19/10) siang. (Foto: JAY/Humas)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kepuasan publik sedang berada pada posisi cukup tinggi. Hampir semua lembaga survei menempatkan kepuasan publik terutama kepada Presiden itu sekitar 66-68%.

“Itu artinya kepuasan itu melebihi dari apa yang diperoleh presiden ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) pada waktu itu.  Sehingga kalau mau menggunakan ukuruan, inilah yang dipakai sebagai ukurannya,” kata Pramono kepada wartawan yang menemuinya di ruang kerjanya, lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (19/10) siang.

Tetapi, lanjut Seskab, pemerintah juga menyadari bahwa titik berat pada dua tahun pertama itu adalah melakukan pembenahan ekonomi. Hal ini  dilakukan, karena ekonomi dunia sedang melambat. “Alhamdulillah Indonesia pada periode ini bisa tumbuh pada 5,18. Pertumbuhan ekonomi kita itu dibandingkan dengan kawasan lainnya kita relatif stabil dan cukup tinggi. Tetapi tentunya harapan atau ekspektasi kita bisa lebih dari itu,” ujar Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Kemudian pada saat ini, lanjut Seskab, pemerintah sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum. Ia berharap, mudah-mudahan hal yang berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) segera bisa ditandatangani oleh Presiden, karena ini memang hanya masalah waktu dengan jadwal Presiden yang hampir satu minggu ini berada di luar kota.

Revolusi Mental

Terkait dengan kritik anggota DPR RI Fahri Hamzah yang mengatakan, bahwa revolusi mental dalam masa pemerintahan Jokowi – JK belum seperti yang dijanjikan, Seskab Pramono Anung menjelaskan,

revolusi mental itu yang merasakan adalah mental rakyat Indonesia.

Kebahagiaan masyarakat, kenyamanan, seperti apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi kemarin di Papua, dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sama di Papua dan di daerah lain, lanjut Seskab, adalah sebuah bentuk dari kebijakan yang revolusioner, yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya, dan ini memang baru pertama kali.

“Bagaimana bisa di Papua harga BBM Rp 6.500/liter, memang itu harga di SPBU, dan nantinya harga sampai di tempat itu yang dulunya hampir Rp 50.000/liter lebih, mudah-mudahan bisa di bawah Rp 10.000/liter. Maka dengan demikian, inilah yang dilakukan, termasuk karakter bangsa yang selalu disebutkan oleh Presiden bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kompetitif, bangsa yang harus menjadi pemenang,” tutur Pramono.

Kemudian juga tema besar mengenai narasi poros maritim dan sebagainya, menurut Seskab, itulah  yang akan dilakukan. Tetapi kalau Fahri Hamzah tidak mengkritik, lanjut Seskab, pemerintah juga tidak nyaman. “Jadi kita harapakan selalu mengkritik,” kata Pramono tersenyum.

Seskab juga membantah anggapan bahwa dari sektor hukum dalam 2 tahun ini agak melemah, sebagaimana dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, KPK adalah lembaga independen dan pemerintah sama sekali tidak mencampuri urusan KPK.

Namun Seskab melihat sebenarnya KPK tidak melemah, sebagaimana telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa hampir merata di semua partai. “Ini menunjukkan bahwa kalau menurut saya KPK tidak melemah, KPK sekarang ini tetap menjadi sebuah institusi yang kepercayaan publik tertinggi, dan terbukti hampir semua partai tersentuh oleh KPK. Tidak ada satupun partai yang tidak tersentuh oleh KPK,” pungkas Pramono. (FID/JAY/ES)