2020 Diharapkan Selesai, Rumah Tinggal Korban Likuifaksi dan Tsunami di Palu Akan Direlokasi
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10) sore. (Foto: Rahmat/Humas)
Pemerintah berencana akan merelokasi korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, akhir September lalu. Relokasi terutama dilakukan terhadap mereka yang tinggal yang di bawahnya langsung ada sesarnya, kedua, pantai yang kena tsunami, dan yang ketiga, wilayah yang terkena likuifaksi.
Tiga wilayah inilah yang nanti akan dibuat relokasi apabila proses rekonstruksi dimulai, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjawab wartawan usai sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10) sore.
Kalau wilayah lain, misalkan daerah aman, menurut Bambang, kalau ada kerusakan rumah maka tetap rumahnya diperbaiki di tempat yang sama. Tapi kalau wilayah yang sangat berbahaya atau tidak aman, maka harus dicarikan wilayah baru sehingga mereka tetap bisa tinggal di situ, dan yang penting penting tidak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal sebelumnya.
Mengenai anggaran untuk melakukan relokasi itu, Menteri PAN/Kepala Bappenas mengatakan, hibah tetap didorong siapapun yang ingin memberikan hibah tapi tentunya tetap ada dari APBN. Jadi ini kombinasi dari APBN dan Non APBN, ujarnya.
Sedangkan mengenai kemungkinan penggunaan dana asing, menurut Menteri PAN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, nanti akan dilihat kebutuhannya. Artinya, sudah komitmen itu tergantung kebutuhan kita apakah membutuhkan atau tidak.
Tapi intinya kita terbuka kepada semua opsi yang penting semua proses rekonstruksi ini berjalan lancar, kata Bambang seraya menambahkan, pemerintah berharap bisa selesai kurang dari 2 (dua) tahun.
Karena ini kan rehabilitasi dulu, hunian sementara, setelah itu kita masuk ke rekonstruksi, sambung Bambang seraya menambahkan, diharapkan proses relokasi ini bisa selesai 2020.
Pada kesempatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan, bahwa hibah yang diberikan sejumlah pihak, termasuk lembaga asing itu untuk tanggap darurat, dan diperkirakan sudah di atas 50 juta dollar AS.
Hibah yang untuk ke depan, ini yang masih dikumpulkan. Tapi yang kita lihat kemarin itu adalah komitmen pinjaman dari ADB dan World Bank. Tapi sekali lagi pemakaiannya tergantung kepada kebutuhan kita, tukas Bambang. (FID/RAH/ES)
