4 Arahan Presiden Jokowi Soal Elektrifikasi
Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas melalui Konferensi Video, Jumat (3/4). (Foto: Humas/Agung)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi hingga 2020 telah mencapai 99,48% yang meningkat siginifikan dari tahun 2014 pada posisi 84% dan telah melampaui target RPJMN untuk 2015/2019 sebesar 96 persen.
Untuk itu, Presiden dalam Rapat Terbatas melalui Konferensi Video, Jumat (3/4) menekankan 4 (empat) hal, yaitu:
Pertama, 433 desa yang belum berlistrik untuk diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang telah berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antar penduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan.
”Sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan mini-grid seperti minigrid seperti micro-hydro, PLTD ataupun distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik,” ujar Presiden Jokowi.
Kedua, siapkan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program desa listrik ini.
Ketiga, peningkatan akses warga terutama warga miskin dalam mendapatkan listrik.
Keempat, program listrik untuk desa betul-betul memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa, sehingga program desa berlistrik perlu ada sambungannya dengan program pemanfaatan listrik secara efisien dan produktif terutama dalam pengembangan industri rumah tangga/industri rumahan.
”Dan dengan adanya listrik kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat,” imbuh Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyebutkan data bahwa electricity access population Indonesia berada di peringkat 95, masih tertinggal dari Malaysia peringkat 87, Vietnam peringkat 84, dan Singapura, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan berada pada peringkat 2.
”Begitu juga dengan electricity supply quality, kita juga masih berada pada peringkat 54, (sementara) Filipina 53, Malaysia 38, Thailand 31, Tiongkok 18, Singapura di peringkat ke-2,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyebutkan bahwa masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik meskipun jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air, 75 ribu, tapi apapun ini harus diselesaikan.
”433 desa yang belum berlistrik itu tersebar di 4 provinsi, di Provinsi Papua 325 desa, Provinsi Papua Barat 102 desa, Provinsi NTT 5 desa, dan Provinsi Maluku 1 Desa,” imbuhnya. (FID/EN)
