4,5 Tahun Diam Dihujat, Presiden Jokowi: Sekarang Saya Jawab, Karena 9 Juta Orang Percaya Isu

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 23 Maret 2019
Kategori: Berita
Dibaca: 33.772 Kali
Presiden Jokowi menghadiri silaturahim dengan Kiai dan Tokoh se-Eks Karesidenan Kedu Jawa Tengah, di Gedung Tri Bhakti, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi menghadiri silaturahim dengan Kiai dan Tokoh se-Eks Karesidenan Kedu Jawa Tengah, di Gedung Tri Bhakti, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih, karena selama 4,5 tahun dirinya jadi Presiden, 4,5 tahun pula dirinya dihina-hina, dijelek-jelekkan, dan dihujat-hujat. Jika selama 4,5 tahun ini dirinya diam, tidak menjawab, sabar, maka menurut Presiden, sekarang dirinya mau menjawab.

“Kenapa sekarang saya jawab? Karena dari survei yang kita lakukan, 9 juta orang masyarakat itu percaya terhadap isu itu, terhadap fitnah-fitnah seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahim dengan Kiai dan Tokoh se-Eks Karesidenan Kedu, di Gedung Tri Bhakti, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/3) siang.

Presiden Jokowi menjelaskan, ada sejumlah isu yang dituduhkan kepadanya, mulai dari dirinya disebut PKI, antek asing, anti ulama, hingga kriminalisasi ulama.

“Tiap hari saya ketemu ulama, tiap minggu saya keluar masuk pondok pesantren. Itu sebetulnya ada fenomena apa? Karena kita diam, kita tidak meluruskan,” ujar Presiden seraya meminta agar isu-isu seperti itu segera direspons dan diluruskan.

Kepala Negara memberi contoh misalnya, isu dirinya PKI. Padahal, lanjut Presiden, dirinya itu lahir tahun 1961, sementara PKI dibubarkan tahun 1965. Artinya, tegas Presiden, dirinya baru berumur baru 4 tahun saat PKI dibubarkan, sementara tidak ada PKI balita (bawah lima tahun).

Yang kedua, urusan yang berkaitan dengan antek asing. Presiden menjelaskan, tahun 2015 yang namanya Blok Mahakam sudah 50 tahun dikelola oleh Perancis dan Jepang, yaitu melalui Total dan Inpex. Tapi 2015, sambung Presiden, Blok Mahakam itu sudah diambil pemerintah  100 persen, dan diberikan ke Pertamina.

“Saya juga 4 tahun enggak cerita apa-apa mengenai itu. Saya diam. Tapi begitu dituduh-tuduh antek asing saya ngomong, baru ngomong sekarang biar masyarakat tahu, ulama tahu. Sudah ngambil, dipikir ngambilnya itu mudah, dituduh antek asing,” ucap Presiden.

Presiden juga menunjuk contoh Blok Rokan, blok minyak gas terbesar di Indonesia, yang sudah ini blok minyak dan gas terbesar di Indonesia, dikelola oleh Chevron di Amerika Serikat. Sudah 90 tahun lebih, diam, tidak ada omongan antek asing-asing.

“2018 pertengahan sudah dimenangkan 100 persen oleh Pertamina. Gitu kok dituduh antek asing-antek asing,” keluh Presiden Jokowi.

Demikian juga dengan Freeport di Papua, yang merupakan tambang emas terbesar di dunia, 40 tahun lebih dikelola oleh yang namanya Freeport Macmoran. Kini, lanjut Presiden, 51,2 persen mayoritas saham sudah diambil dan dikelola oleh BUMN. Namun, Presiden mengeluhkan sudah malah dirinya dituduh antek asing.

“Dipikir mengambil seperti ini mudah. Dipikir mengambil seperti ini gampang. Kalau mudah dan gampang bisa diambil sejak dulu. Kenapa enggak bisa diambil? Ya memang sulit. Sulit negosiasinya, intrik politiknya berat,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga meluruskan isu yang mengatakan, azan akan dilarang, perkawinan sejenis akan dilegalkan, yang meski fitnah tetapi 9 juta lebih orang percaya isu tersebut. Demikian pula yang paling baru, sambung Presiden, dana haji untuk infratruktur dan kriminalisasi ulama.

Kepala Negara menegaskan, isu-isu tersebut harus diluruskan. “Kita harus berani melawan itu, kita harus berani meluruskan itu jangan diem saja, jangan diem dipikir kita nggak berani melawan, jangan diem,” tegas Kepala Negara seraya menekankan, rakyat jangan dibuat bingung karena hal-hal seperti ini.

Presiden meminta kepada para kiai dan para tokoh-tokoh yang hadir dalam acara silaturahim itu agar kalau ada isu-isu seperti itu segera direspons dan diluruskan.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan kurang lebih 6.000 orang Kiai dan Tokoh se-Eks Karesidenan Kedu Jawa Tengah. (DNA/RAH/ES)

Berita Terbaru