60 Persen Birokrasi Urus SPJ, Presiden Jokowi Kritik Sistem Pelaporan Keuangan
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menko bidang Perekonomian untuk membuat sistem pelaporan yang simpel, tidak bertele-tele. Sebab, yang terjadi selama ini, menurut Presiden, mungkin 60-70 persen birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya ngurus SPJ.
Saya enggak tahu SPJ itu juga apa, saya enggak ngerti. Yang saya tahu, SPJ itu apa Bu? Surat Pertanggungjawaban. Isinya apa? Enggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kuitansi, dan ngurusin gambar-gambar, foto-foto, gitu, kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi.
Menurut Presiden, harus dipikirkan bagaimana menyiapkan sebuah laporan yang simpel, tetapi orientasinya adalah hasil. Gampang dicek, dikontrol, diawasi, dan diperiksa, bukan laporan yang tebel-tebel. Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ-SPJ, ujarnya.
Presiden memberikan contoh, sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena ngurus SPJ. Di sekolah-sekolah, di ruangan guru, lanjut Presiden, kuitansi-kuitansi, SPJ itu pasti.
Demikian juga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menurut Presiden, itu harusnya konsentrasi 80 persen itu mengontrol jalan, mengontrol irigasi-irigasi yang rusak, mengecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi sekarang, lanjut Presiden, karena orang takut semua yang namanya SPJ.
Coba di Pertanian juga, dulu kalau kita lihat setiap pagi, PPL (Pengawas Pertanian Lapangan), tiap pagi lihat berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja, di ruangan ber-AC, ngurusi SPJ, papar Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta supaya menjadi pemikiran bersama, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, pemerintah terjebak pada rutinitas yang dianggap itu benar. Ia mengingatkan, orientasi pemerintah harus orientasi hasil. Jangan sampai kehilangan energi, semuanya mengarah kepada SPJ, SPJ, SPJ. Apalagi saat ini pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis aktual. Ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya, ujarnya.
Diakui Presiden, bahwa setiap perubahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan itu memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Perubahan ini, lanjut Presiden, semuanya memerlukan pembelajaran agar betul-betul bisa mengejar sesuai yang diinginkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah.
Bukan Semata Teknis Akuntansi
Pada awal sambutannya Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi. Tapi masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita sebagai penyelenggara negara. Sebab, esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggunganjawaban moral dan pertanggunganjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat.
Esensinya ada di situ. Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan, sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, tutur Presiden.
APBN dan APBD yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar, lanjut Presiden, harus lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.
Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil.
Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu, tegas Presiden.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Menteri PANRB Asman Abnur. (DND/ES)
