Program Hilirisasi Industri Tingkatkan Pendapat Negara Rp158 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2024, di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024). (Foto: YouTube MPR RI)
Pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan program hilirisasi industri untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Program ini dimulai dengan kebijakan tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material) komoditas nikel, bauksit, dan tembaga telah berhasil membuka ribuan lapangan kerja serta menambah pendapa negara Rp158 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2024, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024) pagi.
“Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun ini,” ucap Presiden.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mundur meski banyak negara-negara yang berusaha untuk menghalangi upaya Indonesia dalam mewujudkan program industrialisasi di dalam negeri.
“Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah,” tegasnya.
Melalui program hilirisasi industri tersebut, Presiden berharap semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden.
Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah juga telah berhasil mengambil kembali aset negara yang selama ini dikelola oleh pihak asing. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah memulai transisi ekonomi menuju ekonomi hijau seperti negara-negara lain di dunia. Menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi hijau yang diperkirakan dapat menghasilkan energi sebesar 3.600 Gigawatt. Energi hijau tersebut bersumber dari energi angin, energi matahari, panas bumi, gelombang laut, hingga bio energi.
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” pungkasnya. (KS/MAY/TGH/FID/DNS)
