Menteri ATR/Kepala BPN: PTSL dan Pemberantasan Mafia Tanah Jadi Prioritas Utama
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan pers setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan sejumlah program prioritas sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal ini disampaikan Agus dalam keterangan pers setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).
Agus menyatakan bahwa sidang kabinet kali ini fokus pada arahan terakhir Presiden Jokowi, yang meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan target masing-masing sebelum masa transisi ke pemerintahan baru dimulai.
“Kita mempersiapkan sebuah transisi pemerintahan yang juga bukan hanya mulus, tapi bisa segera menjadikan landasan agar segera bisa berlari kencang, bisa bekerja secara fokus, dan membuat Indonesia juga bisa take off. Jadi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Agus.
Salah satu program utama Kementerian ATR/BPN yang menjadi perhatian adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut Agus, hingga saat ini lebih dari 117 juta bidang tanah telah terdaftar dari target 120 juta bidang tanah pada akhir tahun 2024.
“Ada beberapa bulan ke depan yang perlu kita tuntaskan dan juga kita kawal,” tambahnya.
Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada program reforma agraria yang melibatkan penataan aset dan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
“Baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai program terkait dengan reforma agraria tadi, ini juga akan kita kawal,” jelas Agus.
Mengenai masalah kejahatan pertanahan, Agus menegaskan bahwa kementeriannya akan terus memberantas praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.
“Ini juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja dan tentunya perlu kita bela dan perlu kita perjuangkan,” ujar Agus.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan jaminan hukum bagi para investor yang berencana berinvestasi di Indonesia.
Agus menutup keterangannya dengan harapan bahwa transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berjalan lancar dan berbagai program yang telah berjalan baik selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan.
“Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang tentunya dengan semangat ingin melakukan keberlanjutan, utamanya terhadap hal-hal yang sudah baik tadi, capaian-capaian, prestasi-prestasi, dan yang dirasakan tetap relevan bahkan semakin relevan untuk dijalankan ke depan, baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik, dan lain sebagainya,” tutup Agus. (ECH/DNS)
