7 Perusahaan Jadi Tersangka, Presiden Jokowi: Cabut Izin Yang Tidak Tanggung Jawab

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 23 September 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 48.342 Kali
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan sejumlah menteri meninjauh titik api, di Desa Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalsel, Rabu (23/9).

Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan sejumlah menteri meninjauh titik api, di Desa Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalsel, Rabu (23/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menerima laporan adanya 7 (tujuh) perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di berbagai daerah di tanah air. Terkait hal ini, Presiden memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk menindak tegas para pelaku pembakar.

“Saya perintahkan lagi, kalau masih ada perusahaan yang membakar lahan, membakar hutan secara sengaja, dicabut izinnya, ditindak sekeras-kerasnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para prajurit  Pemadam Kebakaran Lahan dan Hutan,  di Desa Guntung Damar, Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (23/9).

Adapun kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakuka pembakaran hutan dan lahan, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak segan-segan membekukan, mencabut izin konsesi bagi mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap lahan yang diberikan.

Presiden Jokowi menegaskan, masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja, tapi juga jadi tanggung jawab dari Gubernur, provinsi, juga seluruh Bupati dan Walikota, seluruh pemerintah daerah.

“Jangan sampai justru pada saat kebakaran hutan justru meninggalkan daerahnya, harus semuanya fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan pemerintah pusat akan terus memberikan bantuan apabila diperlukan,” pinta Presiden.

Masih 70 Titik Api             

Terkait kebakaran hutan di Kalimantan Selatan (Kalsel), Presiden Jokowi berharap akan segera padam. Namun Presiden Jokowi menyampaikan, kesulitan pemadaman kebakaran hutan di Kalsel adalah lahan gambut.

Ia menyebutkan, lahan gambut itu diatasnya sudah beres, dibawahnya masih bisa membara kalau ada oksigen. “Problemnya disitu. Oleh sebab itu, saya tekankan tadi bahwa sosialisasi kepada masyarakat, kepada perusahaan-perusahaan itu diperlukan,” kata Presiden Jokowi saat menjawab wartawan di lokasi hot spot di Desa Guntung Damar, Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini dari 1536 hotspot atau titik api di Kalsel, yang sudah dipadamkan ada 1416 titik. Jadi, masih ada 70 titik yang belum. “Sudah jauh sekali berkurang seperti saya lihat pada hari ini, Alhamdulilah airport juga tidak terganggu lagi,” tuturnya.

Mengenai upaya pencegahan kebakaran hutan karena karakteristik tanah di Kalsel yang penuh gambut, Presiden Jokowi mengatakan, ia sudah memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala BNPB untuk preventif, terutama gambut, dengan membuat kanal. “Sudah, itu saja, buat kanal. Kalau ada air terus,tidak akan terbakar,” tuturnya.

Kedua, lanjut Presiden Jokowi, perlu digencarkan sosialiasi kepada masyarakat bahwa membakar itu tidak betul dan kepada perusahaan.

Sanksinya bagaimana? “Tadi sudah diaebut ada 7 perusahaan, ada 146 masyarakat yang membakar, yang sudah jadi tersangka,” kata Presiden Jokowi.

Mengenai tidak dilakukanya pembuatan hujan buatan di Kalsel, Presiden Jokowi mengataka, bahwa hujan buatan itu bisa dilakukan kalau ada awan. “Kalau awan itu tidak ada, mau ditabur garam kayak apapun tidak akan muncul hujan. Seperti yang kita lakukan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, itu bisa karena di sana beberapa minggu ini ada awan sehingga ditabur terus awannya,” pungkasnya.

(SLN/UN/ES)

Berita Terbaru