Soal Anggaran, Presiden Jokowi: Konsentrasi Pada Program Yang Bermanfaat Bagi Rakyat

Presiden Jokowi mendengarkan laporan Seskab sebelum sidang kabinet paripurna, di Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/4). (Foto: JAY/Humas)

Dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (7/4) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung masalah yang berkaitan dengan reformasi dalam perencanaan dan penganggaran.

“Kembali ingin saya menyampaikan di kementerian/lembaga (K/L), bahwa setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya, jangan sampai diserahkan kepada bawahannya,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, hal-hal yang lama mengenai rancangan anggaran tidak boleh lagi dibagi dan disusun rata-merata. Presiden meminta agar fokus pada apa yang akan dikerjakan, tidak perlu banyak-banyak program. “Konsentrasi pada program yang jelas, bermanfaat bagi rakyat, dirasakan oleh rakyat. Dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha, kepada masyarakat,” tutur Presiden.

Kepada para menteri dan kepala lembaga, Presiden Jokowi meminta agar melakukan efisiensi, baik yang berkaitan dengan belanja operasional, belanja barang yang tidak prioritas, belanja modal yang tidak prioritas. Namun masalah ini secara detil akan dibicarakan Presiden Jokowi pada saat akan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2016.

To the point

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga memerintahkan para menteri dan kepala lembaga untuk menghilangkan nomenklatur anggaran yang bersayap, yang absurd. Ia minta langsung to the point saja.

“Saya kira sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan, hilangkan dan masuk kepada hal-hal yang ingin kita lakukan,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta para menteri dan kepala lembaga agar mempekuat kerjasama, sinergi antara kementerian dan lembaga. “Presiden meyakini, penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian, konsolidasi sumber pendanaan yang ada di kementerian betul-betul akan menjadikan program itu menjadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat,” tutur Presiden.

Yang terakhir, Presiden Jokowi menegaskan ingin bahwa politik pemerintah adalah politik kerja. Politik kerja, tegas Presiden, bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi politik kerja.

“Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum. Kita ini mampu bekerja atau tidak,” pungkas Presiden Jokowi.

Sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menko, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (DND/FID/JAY/ES)