Kurangi Ketergantungan Impor, Menperin Sarankan Gandeng India Kembangkan Agro Industri
Menperin Saleh Husin didampingi pengurus KEIN menyampaikan keterangan pers seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4) siang. (Foto: JAY/Humas)
Menanggapi saran Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) agar pemerintah menghidupkan kembali industrialisasi nasional, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengemukakan, selama ini untuk impor bahan baku sebanyak 60% berasal dari China, 30 persen dari India, dan sisanya 10% dari macam-macam.
Menperin setuju agar ketergantungan impor yang tinggi itu harus dikurangi. Untuk itu, ia menyarankan agar bisa kerjasama dengan India atau lainnya untuk bagaimana kita memproduksi di dalam negeri.
“Nah bisa juga yang lain-lain, misalnya di bidang agro misalnya. Tadi masukan, salah satu masukan yang disampaikan di bidang agro. Tentu berkonsentrasi di bidang agro yang berbahan baku lokal, dan juga tenaga kerjanya lokal, kata Saleh kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus KEIN.
Menurut Menperin, salah satu masukan yang bisa dilakukan adalah mengembangkan industri di bidang agro, yang memang bahan bakunya lokal. Ia menunjuk contoh, misalnya salah satu sawit, rumput laut, kelapa.
Kelapa juga. Dua minggu lalu, asosiasi dari industri pengolahan kelapa, mereka mengeluh tentang kesulitannya untuk mendapatkan bahan baku. Kenapa kesulitan? karena selama ini bahan baku untuk kelapa ini dijual utuh keluar dan diolah di luar negeri, kebanyakan di Thailand atau dimana, ungkap Saleh seraya menyebutkan, ini yang tentu kita mencari formula agar jangan sampai ini dibawa keluar lagi yang akibatnya industri dalam negeri pengolahan kelapa, hanya bisa produksi 30 %. Kan sayang. karena itu, bahan bakunya keluar, sambungnya.
Menperin menegaskan, pemerintah sudah memiliki satu contoh untuk bagaimana mengatasi ini. Misalnya kakao, kita buat biaya keluarnya agak tinggi yang harapannya mereka memproduksi di dalam negeri. Ini salah satu contoh yang bisa kita jalankan. Itu misalnya, terangnya.
Namun diakui Menperin, untuk menaikkan bea keluar masih harus berkoordinasi dengan sektor yang lain, karena tidak bisa kita pukul rata.(FID/JAY/ES)
