BI Dukung Rencana Pemerintah Salurkan Bantuan Sosial Secara Non Tunai
Dalam upaya mendukung perluasan pelayanan perbankan sebagai bagian dari peningkatan financial inclusion, Bank Indonesia (BI) mendukung rencana pemerintah untuk mengurangi penyaluran dana bantuan sosial melalui pembayaran tunai, dengan jalan menyalurkannya melalui rekening calon penerima bantuan sosial.
Hari ini ditegaskan oleh bapak presiden bahwa semua program bantuan sosial dan subsidi harus dapat dilakukan secara nontunai, karena denga kita melakukan bantuan sosial secara non tunai kita akan meyakini bahwa nanti itu akan terjadi kondisi bagi penerima itu lebih mudah dan lebih nyaman, dan yang penting mereka terhubung dalam sistem keuangan formal, seperti sistem keuangan perbankan, kata Gubernur BI Agus Martowardojo kepada wartawai usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4) petang.
Mengutip penjelasan Presiden Joko Widodo, Agus mengemukakan, bahwa dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), baik ABPN 2015, maupun 2016 ada cukup besar bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat yang perlu didukung karena masuk dalam kategori miskin. Secara keseluruhan jumlahnya itu mencapai 35% dari rakyat yang termiskin di Indonesia, atau sekitar 86,4 juta individu.
Ia menyebutkan, selama ini bantuan sosial itu atau bantuan subsidi sudah berlangsung. Tetapi masih banyak yang dilakukan bantuan dalam bentuk tunai. Karena itu, Gubenur BI menyambut baik penegasan Presiden, yang akan memperbesar penyaluran dana bantuan sosial secara non tunai.
Ini masuk kategori financial inclusion yang memang kita targetkan, dan tentu bagi masyarakat lebih sejahtera karena uang itu tidak diterima tunai bisa tersimpan dalam sistem elektronik. Tetapi bagi pemerintah, ini adalah suatu peningkatan efesiensi dan efektifitas dan yang terpenting adalah tranparansi dan akuntabilitas, papar Agus.
Mengenai modelnya, menurut Agus, telah disepakati, dan yang paling utama diputuskan tadi oleh presiden bahwa semua masalah teknis untu kiranya bisa dilakukan pembahasan untuk terjadi penyelarasan. Penyelerasan di antara kementerian lembaga itu nanti akan dilakukan tindak lanjutnya oleh Menko Perekonomian, dan kemudian nanti presiden akan mengeluarkan satu Keppres dan Keppres itu nanti akan dipakai untuk keselarasan antara semua kementerian dan lembaga yang ada. Sehingga penyaluran bantuan sosial atau subsidi bisa dilakukan secara elektronik atau non tunai, ujarnya.
Adapun Menteri Koordinator PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), lanjut Agus, akan melakukan koordinasi untuk meyakinkan bantuan-bantuan sosial itu betul-betul seperti model yang suidah diterapkan.
Yang penting, kata Gubernur BI itu, menerapkan ini dan kelihatan bagaimana komitmen dari pada pemerintah untuk menjunjung tinggi tranparansi dan akuntabilitas. Kami melihat bahwa nanti bantuan-bantuan yang berbagai macam bantuan itu semua akan terkonsolidasi dalam satu sistem yang sederhana, menggunakan sistem elektronik dan mungkin juga alternatifnya kartu kombo yang membuat semua fasilitas itu bisa menjadi terintegrasi, pungkas Agus. (FID/RAH/ES)
