Perkuat Komunikasi di Perbatasan, LPP RRI Bangun Pemancar di Miangas dan Sumba
Dirut LPP RRI M. Rohanudin menyerahkan plakat kepada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Niken Widiastuti, di Jakarta, Rabu (14/12) pagi. (Foto: Humas/Rahmi)
Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun stasiun pemancar di wilayah-wilayah perbatasan, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) akan mengudara di Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Maluku Utara, dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.
“Sekarang sedang dalam sebuah proses perjalanan untuk mengerjakan pemancar. Sehingga nanti pada saatnya titik-titik penting yang berada di wilayah-wilayah perbatasan, di wilayah-wilayah terluar yang menjadi tujuan Presiden Joko Widodo, RRI akan hadir,” kata Direktur Utama LPP RRI, M. Rohanudin, dalam Forum Tematik Bakohumas bertajuk “Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian dan Lembaga Melalui Program Unggulan RRI”, di Hotel Best Western Mangga Dua, Jakarta, Rabu (14/12) pagi.
Menurut Rohanudin, dalam satu minggu ini, RRI sudah akan mengudara di Miangas. Setelah sebelumnya, RRI juga mengudara di Pulau Rote. Dengan demikian, RRI kini bisa terdengar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan 92 stasiun pemancar, dan menjangkau 82 persen wilayah Indonesia.
Rohanudin berjanji akan mengusahakan agar informasi yang disajikan RRI dapat memberikan keteduhan, tidak mengedepankan kegaduhan, tetapi lebih mengedepankan perdamaian.
“Jurnalisme yang digunakan oleh RRI adalah jurnalisme damai. Semua berita-berita yang disiarkan oleh RRI tidak boleh terpengaruh oleh fragmentasi politik, tidak boleh dipengaruhi oleh fragmentasi sosial yang ada di manapun,” tambah Rohanudin.
Jangan Menunggu
Sebelumnya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Niken Widiastuti, dalam sambutannya juga mengingatkan Bakohumas untuk terus menyampaikan program-program yang akan, sedang, dan sudah dilakukan pemerintah.
“Saya mengingatkan pesan dari Bapak Presiden kepada Bakohumas bahwa rakyat jangan sampai menunggu mendapatkan informasi dari pemerintah,” tegas Niken.
Untuk mencapai hal tersebut, Niken menjelaskan bahwa ada dua strategi yang dilakukan, pertama dengan menggunakan pendekatan above the line yang dilakukan melalui media mainstream melalui media TV, radio, dan media lainnya.
Kedua, dengan pendekatan below the line, baik melalui forum dialog publik maupun konferensi pers. “Seperti kegiatan hari ini. Ini adalah kegiatan berbagi informasi melalui kegiatan below the line,” ujarnya.
Niken mencontohkan jika 36 persen penduduk Indonesia menggunakan media online dan media sosial, masih ada 64 persen penduduk Indonesia yang menggunakan media lainnya baik TV, radio, dan media lainnya. Inilah mengapa kedua pendekatan ini harus dilakukan. (RMI/ES)
