Banyak Salah Sasaran, Presiden Jokowi Minta Subsidi Energi Diintegrasikan Dengan Program KKS
Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menkes Nila F. Moeloek serius membaca data di sebuah handphone, sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/1) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
Pada tahun 2017 ini, pemerintah akan mengalokasikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilo sebesar Rp 32,3 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, agar subsidi energi yang dimaksudkan untuk masyarakat tidak mampu harus betul-betul tepat sasaran.
Artinya, memang benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu, tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/1) siang.
Presiden mengemukakan, selama ini penerima subsidi listrik 900 VA ternyata tidak betul-betul diterima oleh rumah tangga yang tidak mampu, sehingga secara bertahap pemerintah harus melakukan penajaman sasaran kembali, agar betul-betul subsidi listrik ini tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan.
Begitu pula untuk informasi yang diterimanya, menurut Presiden Jokowi, lebih dari 65% subsidi energi dalam bentuk LPG 3 Kg, juga dinikmati oleh rumah tangga yang sebetulnya tidak layak untuk menerima.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta penerima subsidi energi ini dapat diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah berjalan.
Supaya lebih terarah, lebih tepat sasaran, dan diterima oleh rakyat yang miskin, rentan miskin, usaha kecil, usaha mikro yang memang berhak menerima subsidi, tegas Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Menristek Dikti M. Nasir. (SM/FID/RAH/ES)
