Soal Ratas Presiden Dengan Gubernur, Waseskab: Bisa Saja Bukan Proyek Strategis Nasional Dibahas

Waseskab Ratih Nurdiati memimpin rapat koordinasi dengan perwakilan sejumlah K/L untuk mempersiapkan rapat terbatas, di Gedung III Kemensetneg, Rabu (22/2) pagi. (Foto: Agung/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa waktu terakhir telah menyelenggarakan rapat terbatas (ratas) yang membahas permasalahan di suatu daerah tertentu, dengan menghadirkan langsung gubernur dari daerah yang dibahas, sebagaimana dilakukan dalam ratas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/2) kemarin.

Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati menjelaskan, dalam rapat terbatas yang menghadirkan gubernur langsung itu, tidak mungkin semua persoalan dari provinsi bersangkutan diangkat dan diputuskan bersama presiden. Karena itu, perlu ada prioritas apa yang ingin diangkat dalam ratas ini.

“Dalam series ini yang diangkat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Nah proyek yang mana? Banyak sekali proyek infrastrukturnya provinsi, maka perlu dipilah lagi. Maka yang dipilah adalah yang memang proyek startegis nasional,” kata Ratih saat memimpin rapat koordinasi, di Ruang Rapat Seskab Lantai 2 Gedung III Kemensetneg, Rabu (22/2) pagi.

Namun Waseskab mengingatkan, dalam ratas dengan Presiden yang dihadiri Wakil Presiden dan para menteri terkait, dimungkinkan untuk mengangkat proyek yang sebetulnya bukan prioritas nasional, tetapi sepanjang masih ada korelasinya dengan program prioritas nasional.

Kalau yang diangkat adalah non PSN, Waseskab meminta agar diperhatikan apakah ini bisa dibantu dengan Bappenas. Lalu core businnessnya provinsi itu sebetulnya apa, pertanian kah, pertambangan kah, pariwisata kah, karena presiden sangat concern terhadap core business provinsi.

Ia mengingatkan,  kalau provinsi menawarkan sebuah proyek baru yang ternyata melenceng jauh dari core business-nya akan jadi pertanyaan, mengapa ke sana, kekuatannya misalnya di pertanian kenapa minta pertambangan.

“Presiden bahkan lebih cenderung lagi, kalau core business-nya tidak solid atau terlalu lebar, pasti akan dikejar. Proyek yang diusulkan ini misalnya ada 10 tapi yang diprioritaskan 1 itu juga akan jadi pertanyaan. Apakah proyek non PSN itu ada korelasinya dengan core business atau tidak. Ini harus bisa dijelaskan dengan baik,” jelas Ratih.

Waseskab juga mengingatkan, yang perlu diperhatikan adalah target pertumbuhan ekonominya. Bila tanpa proyek ini berapa pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau ada pengusulan proyek mestinya harus ada plusnya.

“Kalau semua ini dibantu oleh pusat, maka mestinya bebannya lebih ringan daerah, kalau lebih ringan mestinya beri dong kami angka pertumbuhan yang baru. Jadi harus ada bedanya, tanpa proyek yang diusulkan dengan yang proyek diusulkan,” terang Ratih.

Rapat koordinasi itu dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Bappenas, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Deputi Bidang Kemaritiman Setkab. (FID/AGG/ES)