Jadi Etalase Bangsa, Presiden Jokowi Minta Gubernur Kalbar Bangun Zona Pendukung PLBN
Presiden Jokowi saat pimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan PSN dan Program Prioritas Provinsi Kalbar, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/3) sore. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan panjang perbatasan mencapai 996 Km.
“Kawasan perbatasan harus kita perhatikan, harus kita bangun, sehingga menjadi garda terdepan, menjadi etalase bangsa,” kata .
Menurut Presiden, saat ini telah diselesaikan pembangunan fisik zona inti di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.
“Saya minta tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN saja, tapi juga perlu dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar jalur konektivitasnya,” pesan Presiden.
Zona pendukung, lanjut Presiden, bisa dikembangkan untuk menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung yang lainnya.
Presiden juga minta disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
Selain pembangunan kawasan perbatasan, menurut Presiden Jokowi, pemerintah juga berfokus untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.
Untuk itu, Presiden meminta para Menteri dan Gubernur Kalimantan Barat, mampu mendesain dan melaksanakan program pendukung untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan.
“Langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” kata Presiden seraya menambahkan, sekarang pertumbuhan ekonomi di Kalbar telah mencapai 5,22%, atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya proses hilirisasi industri yang bisa menyambungkan industri pengolahan dengan sektor pertanian dan sektor perkebunan.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemariman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi K.Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Kalbar Cornelis. (FID/SM/RMI/RA/ES)
