Bertemu Gubernur Kaltara, Utusan Khusus Presiden Dapat Masukan Masalah Perbatasan RI-Malaysia
Gubernur Kaltara menerima UKP Bidang PBM RI-Malaysia di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara, Senin (12/6). (Foto: Humas/Nia)
Utusan Khusus Presiden bidang Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, Eddy Pratomo, bertemu Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie, beserta para Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi itu, di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (12/6) pagi.
Menurut Eddy, selain ingin mengetahui secara langsung pembangunan yang sudah dilakukan oleh Gubernur dari sejak kunjungan Presiden beberapa waktu lalu, ia berharap kunjungan ini memperoleh banyak masukan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Wilayah Bapak ini sangat dekat di hati kami karena kami setiap hari ngotak-ngatik garis batas yang paling menguntungkan pemerintah Indonesia. Malaysia juga memiliki garis klaim yang jauh masuk ke wilayah kita,” kata Eddy.
Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Penetapan Batas Maritim (PBM) RI-Malaysia itu menegaskan, perbatasan laut tidak mudah perundingannya. Sementara RI berbatasan dengan 10 negara tetangga yang semuanya laut.
Ditambahkan Eddy, dirinya ingin fokus dengan Malaysia. Menurutnya, Indonesia punya 5 segmen perbatasan laut dengan Malaysia. Yang pertama di Laut Sulawesi, yang paling krusial ini, karena di situ banyak sumber daya mineralnya, ada oil and gas di situ.
Kemudian di Selat Singapura bagian timur juga ada batas dengan Malaysia, Tanjung Datok dekat Natuna, Kalimantan Barat itu juga ada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang juga sedang dirundingkan sekarang, kemudian di Selat Malaka bagian selatan, dan keseluruhan Selat Malaka.
Menurut UKP PBM RI-Malaysia Eddy Pratomo, RI dan Malaysia sudah 6 kali berunding dan yang ketujuh akan dilaksanakan di Kuala Lumpur pada bulan Juli mendatang.
“Yang ke-7 ini sudah memasuki wilayah sangat krusial, saya harus menarik garis dari Pulau Sebatik. Di Pulau Sebatik ini ada beberapa titik yang kadang-kadang memerlukan waktu beberapa tahun,” ujar Eddy.
Dari Pulau Sebatik, lanjut Eddy, dirinya ingin menarik garis lurus ke Tawau, ketemunya di tengah-tengah. “Garis tengahnya sebenarnya sudah ketemu, sebagai titik awal dari garis laut teritorial,” ungkapnya.
Bukan Hanya Sebatik
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengingatkan, bahwa perbatasan maritim RI-Malaysia di Kaltara, bukan hanya Sebatik, tapi juga ada di Nunukan.
Menurut Gubernur, ada kesulitan karena Pulau Sebatik itu dibagi dua, Sebatik Malaysia lautnya masuk mereka. Begitu juga sungainya. Sementara sungai wilayah Indonesia yang di Nunukan.
“Kalau boleh ini masukan sekaligus bukan hanya laut tapi sungai juga perlu, karena itu juga batas perairan. Jadi sungai Ular, sungainya dibagi dua, tapi tidak ada batasnya,” ungkap Gubernur.
Kalau sampai ke sungai Ular sekitar 50-an meter, lanjut Gubernur, itu patok Malaysia wilayahnya, perbatasan. “Kontrol Malaysia pun kuat, salah-salah kita masuk ke wilayah mereka,” ujarnya.
Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara, Sekda Pemprov Kaltara Drs. Badrun, dan para Kepala SKPD Kaltara. Sementara UKP PBM RI-Malaysia didampingi oleh Tim Pakar Damos Dumoli Agusman, Prof. Sobar Sutisna, Asisten UKP PBM RI-Malaysia Purnomo Chandra dan Eddy Soetjipto. (UN/DND/ES)
