Peran Indonesia di G20 dalam Kerangka Nawa Cita
Oleh: Edi Nurhadiyanto *)
Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. (Sumber: Nawa Cita).
Group of Twenty (G20), sebagaimana dikutip pada situs http://sherpag20indonesia.ekon.go.id, dibentuk pada tahun 1999 dan pada awalnya merupakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sebagai upaya untuk memperluas diskusi tentang kebijakan yang bermanfaat bagi penyelesaian krisis ekonomi dan finansial global. Sebagai sebuah forum ekonomi, G20 merupakan yang beranggotakan 19 negara, yakni AS, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Prancis, Rusia, dan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa.
Adapun Direktur Pengelola International Monetary Fund (IMF) dan Presiden Bank Dunia bersama dengan Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan turut berpartisipasi pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral secara ex officio. Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko widodo (Jokowi) telah mengikuti pelaksanaan G20 sebanyak 4 (empat) kali yakni tahun 2014 di Brisbane, Australia, 2015 di Antalya, Turki, 2016 di Hangzhou, Tiongkok, dan 2017 di Hamburg Jerman.
Bagaimana kiprah Indonesia di forum internasional yang terdapat di Nawa Cita, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 Oktober 2014 di Kantor Presiden, Jakarta, yakni pertama, untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kedua, melindungi warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Ketiga, meningkatkan diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi maritim. Keempat, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional.
Penjelasan lain mengenai Nawa Cita yang menguatkan posisi politik luar negeri Indonesia yakni, Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia. Menarik untuk kemudian melihat peran Indonesia di G20 saat kepemimpinan Presiden Jokowi.
- Agenda Presiden Jokowi di Brisbane, Australia Tahun 2014
Keikutsertaan Presiden Jokowi di Forum G20 Brisbane merupakan yang pertama dan satu bulan setelah pelantikan resmi menjadi Presiden.
Dalam pertemuan G20 tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa agenda prioritas yang akan dilakukan sebagai berikut:
Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional. Kedua, di bidang pajak, Presiden ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Hal itu dilakukan dengan cara perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT.
Ketiga, Presiden ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.
Keempat, Presiden ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas ‘manusia’nya. Sebagai tahap awal, Presiden Jokowi meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
- Agenda Presiden Jokowi di Antalya, Turki Tahun 2015
Dalam pertemuan G20 di Antalya, Turki, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:
Pertama, Presiden Jokowi mengangkat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur bagi sebuah negara untuk menahan perlambatan ekonomi global, baik dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta memperbaiki kapasitas perekonomian nasional.
Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan agar dunia mulai mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memulai upaya untuk mereformasi arsitektur keuangan global.
Ketiga, Presiden sampaikan bahwa Indonesia siap berkontribusi agar ?pertumbuhan ekonomi global tumbuh 2 persen sampai 2018. Hal ini dapat dicapai melalui paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus pertumbuhan, mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Keempat, Presiden Jokowi mendukung berbagai kerja sama internasional untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kerja sama BEPS pada dasarnya merujuk pada upaya sebuah institusi bisnis untuk menghindari pajak dengan mentransfer profit yang mereka peroleh dari satu negara ke negara lain.
Dengan kerja sama tersebut, diharapkan ke depan tidak ada lagi ?praktik transfer pricing yang sangat merugikan terutama negara-negara besar, negara-negara emerging dalam bentuk berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara tersebut. Kerja sama lain yang didukung adalah pertukaran akses data keuangan antar negara. Hal ini agar otoritas penarik pajak di masing-masing negara dapat memperoleh sumber informasi tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan mereka.
Kelima, Presiden Jokowi menyerukan pentingnya kerja sama internasional untuk menghadapi ancaman ekstremisme dan terorisme. Presiden minta ada pendekatan terpadu yang mengharuskan negara-negara bersatu dan mengesampingkan perbedaan politik untuk menghadapi ekstremisme dan terorisme.
- Agenda Presiden Jokowi di Hangzhou, Tiongkok Tahun 2016
Dalam pertemuan G20 di Hangzhou, Tiongkok, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa kebijakan yakni sebagai berikut:
Pertama, Presiden Jokowi mendorong negara-negara anggota G20 untuk memiliki komitmen berskala nasional dan global dalam menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia. Selain itu, Presiden Jokowi juga sampaikan agar negara-negara G20 saling bekerja sama dan menghindari kebijakan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif di antara sesama anggota.
Kedua, Presiden Jokowi sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga ekonominya terbuka dan kompetitif, dan mempertahankan ekonomi inklusif.
Ketiga, Presiden Jokowi berharap negara-negara G20 dapat memberikan asistensi dalam mengembangkan ekonomi digital di negara-negara berkembang serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan teknologi.
Keempat, Presiden Jokowi juga mengajak negara-negara G20 untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur nasional.
- Agenda Presiden Jokowi di Hamburg, Jerman Tahun 2017
Dalam pertemuan G20 di Hamburg, Jerman, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa kebijakan yakni sebagai berikut:
Pertama, Presiden menyampaikan mengenai masalah sustainability. Penekanan yang disampaikan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi global dapat dilakukan secara inklusif dan berwawasan lingkungan.
Kedua adalah resilience. Maksud dari resilience ini adalah untuk mengantisipasi potensi risiko dan juga ketidakpastian yang masih berlaku di dunia ini. Agenda resilience the global economy yang telah dibicarakan pada KTT G20 di Brisbane, Australia adalah tax, IMF reform, sustainable energy, anti-corruption, dan financial regulation. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Presiden Jokowi saat pertemuan G20 di Brisbane, Australia.
Ketiga Presiden menyampaikan mengenai responsibility anggota G20 dalam rangka mendorong aksi bersama untuk pembangunan.
Keempat, Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya global untuk memberantas terorisme (countering terrorism) serta menyebarkan perdamaian dan toleransi.
Dengan paparan di atas, catatan penting yang perlu digarisbawahi adalah pertama, komitmen Presiden Jokowi untuk tetap menjaga NKRI disampaikan melalui penekanan penanganan countering terrorism dan mengajak seluruh negara anggota G20 melihat proses penanganan yang ada di Indonesia. Kedua, mengenai diplomasi ekonomi, dengan cara melakukan penanganan untuk terus melaksanakan reformasi ekonomi terutama dengan paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.
Penilaian secara objektif untuk mengukur parameter keberhasilan berdasarkan janji yang telah disampaikan di awal kepengurusan dapat dilihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan. Bahkan, promosi dan peran di panggung internasional melalui forum dan pertemuan bilateral dicapai untuk memenuhi janji yang telah disampaikan lewat Nawa Cita. Jadi, tidak lah salah mengatakan bahwa negara telah hadir untuk memberi rasa nyaman melalui politik luar negeri, bukan kah demikian…??
*) Penulis adalah Staf di Keasdepan Bidang Humas dan Protokol
