Pemerintah Siapkan Mitigasi Terkait Ketidakpastian Waktu Erupsi Gunung Agung

Menko PMK Puan Maharani didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/9) sore. (Foto: JAY/Humas)

Meskipun sudah dinyatakan berada pada status Awas sejak 22 September lalu, belum bisa dipastikan kapan Gunung Anung yang berlokasi di Kabupaten Karangasem, Bali, akan meletus. Untuk itu, kami pemerintah sudah melakukan mitigasi berkaitan dengan hal tersebut.

“Bagaimana kemudian ketidakpastian bahwa erupsi ini nantinya akan menjadi lebih parah apakah akan ada tanggap darurat,  apakah ada masa transisi, karena saat ini memang masih pada posisi siaga,” ungkap Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas antisipasi peningkatan aktivitas Gunung Agung dan Gunung Sinabung, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/9) sore.

Menko PMK memastikan, semua kebutuhan yang berkaitan dengan apa saja yang terjadi terkait peningkatan aktivitas Gunung Agung itu,  Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada Gubernur Bali untuk segera melakukan langkah-langkah tindakan berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dalam waktu yang tidak pasti ini.

“Namun yang perlu kami tekankan, tidak ada masalah berkaitan dengan pariwisata, sudah dilakukan strategi bagaimana kemudian kalau kemudian memang terjadi dampak yang lebih luas,” jelas Puan.

Diakui Menko PMK, kalau dilihat radiusnya secara keseluruhan sudah semua 9 kabupaten/ kota di Bali yang terkena dampak dari peningkatan aktivitas Gunung Anung. Karena itu, pada rapat terbatas telah diputuskan untuk menugaskan semua Kementerian/lembaga, BNPB Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan lain-lain, untuk bisa melakukan mitigasi berkaitan dengan bencana tersebut.

Gunung Sinabung

Terkait dengan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, masalah yang ada itu adalah bagaimana merelokasi pengungsi pada tahap 2 dan 3.

Untuk tahap 1 yang terjadi pada tahun 2010, menurut Menko, sebanyak 370 KK sudah diselesaikan. Mereka sudah mendapatkan relokasi,  bahkan sudah mendapatkan hunian juga.
Kemudian untuk sisanya di tahap kedua itu sudah 80%, yang kemudian proses selanjutnya sedang dilakukan untuk tahap ketiga relokasi sisa dari semua pengungsi, kurang lebih berjumlah 1655 KK akan direlokasi ke daerah Siosar. Di daerah ini sudah tersedia lahannya seluas kurang lebih 480 hektar.

“Sudah ada komitmen berkaitan dengan izin antara Pemprov Sumatera Utara, kemudian Kabupaten Karo dan juga Kementerian LHK yang akan menyatakan bahwa segera, secepat-cepatnya akan ada relokasi pengungsi yang masih belum mempunyai tanah,” kata Puan. (DNA/JAY/ES)