Serahkan Sertifikat di Kupang, Presiden: ‘Ina dan Ama’ Gunakan Sertifikat dengan Bijak
Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Kupang, NTT, Senin (8/1) siang. (Foto: Humas/Agung)
Usai memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju Ballroom Milenium di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyerahkan 2.036 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.
“Ina, Ama penerima sertifikat pada hari ini, selamat sore,” kata Presiden mengawali sambutan di penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada 2.036 masyarakat penerima sertifikat di Provinsi NTT, Senin (8/1) sore.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2017 lalu di seluruh Indonesia targetnya 5 juta sertifikat hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat. “Biasanya setahun hanya 400-500 ribu, tapi target saya kepada Pak Menteri tahun kemarin 5 juta, tahun ini 7 juta harus keluar dari kantor-kantor BPN yang ada,” jelas Presiden. Lebih lanjut, Presiden berharap agar masyarakat memegang sertifikat karena ini merupakan bukti hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
“Sudah, nanti yang Kepala Kantor BPN, baik yang di kanwil maupun di kabupaten/kota semuanya enggak tidur, ngurus sertifikat terus agar rakyat pegang sertifikat karena ini tanda bukti hak hukum atas tanah kita,” ucap Presiden.
Dengan memiliki bukti hukum hak atas tanah, Presiden berharap tidak ada lagi masyarakat seluruh Indonesia yang memiliki sengketa tanah. Saat berkunjung ke daerah, Presiden menyampaikan bahwa banyak sekali laporan warga yang mengalami sengketa tanah baik antar individu dengan individu hingga individu dengan perusahaan.
“Tapi kalau semua sudah punya bukti hak hukum atas tanah kita, aman semuanya,” jelas jokowi.
Dalam kesempatan ini Presiden menitipkan pesan agar para penerima sertifikat dapat menjaga sertifikat hak atas tanah yang telah diserahkan.
“Saya titip pada Ina dan Ama yang sudah pegang sertifikat, tolong diberi plastik seperti ini, sudah ada plastik semuanya? Supaya kalau rumahnya bocor ada air masuk sertifikat ini tidak rusak,” pesan Presiden.
“Yang kedua, saya titip, sertifikat ini difotokopi, semuanya difotokopi kemudian disimpan di lemari yang berbeda,” jelas Presiden.
Hal ini dimaksudkan, menurut Presiden, agar jika sertifikat yang asli mengalami kerusakan atau hilang, warga masih memiliki salinannya sehingga lebih mudah saat mengurus kembali ketika rusak atau hilang.
Ia juga berpesan agar bijak jika ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk meminjam uang di bank. Di akhir sambutan, Presiden menyampaikan agar dalam penggunaan sertifikat dihitung dan dikalkulasi dengan benar kemampuan mencicil pinjaman bank tersebut, serta jangan jadikan uang pinjaman bank untuk membeli barang konsumtif.
2.100 Sertifikat Diserahkan
Berdasarkan laporan Kepala BPN/ ATR, pada hari ini diserahkan 2.100 penerima sertifikat dari 6 kabupaten/kota di provinsi NTT. Dengan rincian Kabupaten Kupang sebanyak 1.500 penerima sertifikat, Kota Kupang sebanyak 500 penerima, Timor Tengah Selatan sebanyak 100 penerima, Timor Tengah Utara sebanyak 100 penerima, Kabupaten Belu sebanyak 100 sertifikat, Kabupaten Malaka sebanyak 100 sertifikat, serta 5 kabupaten yang masing-masing mengirimkan 1 perwakilan penerima sertifikat.
Dalam sambutannya, Menteri ATR menyampaikan bahwa ada 2,254 juta bidang tanah di NTT, namun baru 47 persen atau sekitar 1 juta tanah yang tersertifikasi. Ia menambahkan bahwa masih ada 1,177 juta yang belum bersertifikat dan pada tahun 2017 ini, ditargetkan 1.065.756 sertifikat dapat direalisasikan.
“Tahun depan kami sepakat untuk dikeluarkan paling sedikit 90.000 sertifikat, Bapak Presiden,” kata Menteri ATR mengakhiri laporannya. Setelah menyerahkan sertifikat tanah, Presiden langsung menuju Bandar Udara El Tari untuk bertolak ke Rote Ndao, Pulau Rote dan bermalam di sana. (FID/EN)
