Gubernur Kepri menyaksikan penandatanganan kinerja OPD Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV, Kantor Gubernur, Dompak, Senin (15/10).
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Nurdin Basirun menyambut positif dilaksanakannya penandatanganan perjajian kinerja oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau.
Nurdin menilai penandatanganan ini memiliki makna strategis guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
“Dengan penandatanganan perjanjian kinerja ini diharapkan semua rekan-rekan OPD untuk bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Semuanya harus mampu mengoordinasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh mobilitas organisasi untuk mewujudkan kinerja yang akuntabel dalam penggunaan anggaran,” harap Nurdin saat menandatangani dan menyaksikan secara langsung Penandatanganan perjajian kinerja oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV, Kantor Gubernur, Dompak, Senin (15/10).
Sementara itu, dalam pelaksanannya, para Kepala OPD selaku pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan OPD masing-masing.
Nurdin selaku pihak kedua, menyatakan akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
“Kita akan melakukan evaluasi, jika tidak mencapai target kinerja, akan dilakukan tindakan sanksi, dan jika berhasil akan diberikan penghargaan,” kata Nurdin.
Semua ini pelayan, lanjut Gubernur, harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. “Apa yang menjadi keinginan bersama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan program-program strategis Pemprov Kepri semoga segera tercapai,” kata Nurdin.
Bersih Narkoba
Dalam kesempatan lain, Gubernur Kepri memberi kesempatan kepada BNNP Kepri untuk melakukan pemeriksaan secara berkala kepada ASN, PTT, THL di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Hal ini sebagai salah satu upaya memotong mata rantai perkembangan Narkoba di lingkungan Pemprov Kepri.
Gubernur Kepri saat menerima Kepala BNPP Kepri yang baru di Kantor Gubernur, Senin (15/1)
Para pegawai harus bersih dari narkoba. Kita akan tindak tegas mereka yang terlibat, kata Nurdin usai menerima Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri (BNNP) yang baru Brigjen Pol. Richard M. Naenggolan, di Ruang Kerja Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang (15/1).
Gubernur menegaskan akan siap mendukung semua kegiatan yang dilakukan BNNP Kepri.
“Kami tahu Kepri ini tempat singgahnya peredaran narkoba, maka dari itu dibutuh penanganan khusus. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya, kami perlukan kerja sama dengan BNN yang sudah memiliki jaringan luas untuk memastikan penanganan narkoba,” kata Nurdin.
Di berbagai kesempatan, Nurdin selalu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkoba di Kepulauan Riau.
“Kalau semua bersama-sama memeranginya, kita harap narkoba sudah tidak ada lagi di Kepri,” kata Nurdin seraya menyampaikan agar pengguna Narkoba ingat orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita. (Humas Kepri/EN)
