Pemerintah Siapkan Dana Cadangan Operasional Untuk Biayai Kementerian Baru
Guna mendukung operasioal kementerian baru dalam 2 (dua) bulan mendatang, seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim, pemerintah akan menyiapkan dana cadangan operasional.
Karena sisa tahun anggaran (2014) tinggal dua bulan, kami akan mencoba men-support keberadaan kementerian baru tersebut, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim, dengan bagian dari (periode) APBN 2014 yang memang disiapkan untuk cadangan operasional pemerintah, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro di kantornya, Rabu (29/10).
Adapun untuk ke depannya tahun 2015, menurut Menkeu, dana operasional untuk kementerian ini dapat disiapkan untuk posnya tersendiri dalam APBN. Namun, dengan catatan bahwa status kementerian tersebut sudah jelas, terkait dengan peraturan yang menaunginya.
Nanti ketika menyusun APBN 2015, semua kementerian, baik yang baru, yang digabungkan atau dipisah, sudah jelas semua. Dan sudah jelas juga siapa komisi (DPR) yang jadi partner, karena setiap anggaran kementerian harus disetujui komisi bersangkutan, ujar Bambang.
Kantor
Adapun mengenai kantor, menurut Menko Bidang Maritim Indroyono Soesilo untuk sementara ini pihaknya masih menggunakan kantor di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
“Ini kantor sementara saya,” kata Indro kepada di Gedung BPPT, Senin (27/10) lalu.
Indro menilai, kantor bukan suatu halangan bagi kementeriannya untuk bekerja. Ia menyebutka, jika menunggu kantor Menko Kemaritiman selesai disiapkan oleh Sekretariat Negara, dikhawatirka kementeriannya akan ketinggalan dalam hal kinerja.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam Kabinet Kerja yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (26/10) dan dilantik Senin (27/10), selain terdapat penggabungan sejumlah kementerian seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, juga ada kementerian baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo. (Humas Kemenkeu/ES)
