Presiden Jokowi: Kita Bersatu karena Memiliki Ideologi Pancasila

Presiden Jokowi saat melihat panen jagung dan menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3). (Foto: Humas/Agung)
Saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lupa untuk mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar.
Indonesia, lanjut Presiden, memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, punya 17.000 pulau, dan 287 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mempersilakan untuk memilih pemimpin baik di daerah, kabupaten, kota, provinsi, maupun skala nasional. Ia menambahkan untuk memilih yang dianggap paling baik.
“Setelah itu rukun kembali, kita menjadi saudara kembali. Jangan sampai karena pemilihan gubernur, bupati, itu pesta demokrasi, pilihan politik. Jangan sampai nanti tidak saling menyapa antar tetangga tidak saling sapa antar kampung,” tandas Presiden.
Negara ini, menurut Presiden, terlalu besar jika dikorbankan hanya untuk urusan pilihan politik. “Tidak! saya rasa Saudara semua setuju ya harus bersatu kita harus rukun karena kita semua adalah Saudara sebangsa setanah air. Kita ini bisa bersatu karena kita memiliki ideologi negara Pancasila,” tegas Kepala Negara.
Kawal Hutan Agar Produktif
Di akhir sambutan, Presiden menegaskan kembali menitipkan SK untuk pengelolaan hutan yang telah diterima agar digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga, kelompok dan masyarakat.
Kepala Negara juga menyampaikan nanti kalau di lingkungan hutan ini masih ada yang bisa diberikan kepada masyarakat, silakan meminta tambahan lagi kepada Menteri Kehutanan.
“Saya akan kawal, agar hutan-hutan yang ada betul-betul produktif, dimanfaatkan oleh masyarakat dan para petani dalam meningkatkan kesejahteraannya,” pungkas Presiden.
Selain didampingi Ibu Negara Iriana, turut hadir bersama Presiden dalam acara tersebut diantaranya Mensesneg Pratikno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (DID/AGG/EN)